Stranas PK terus mendorong penggunaan data kependudukan yang optimal untuk pendataan dan penyaluran bantuan sosial, subsidi dan program vaksinasi khususnya yang tercakup dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu program subsidi pemerintah yang dilakukan adalah pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin.

Stranas PK mendorong PLN agar data kependudukan bisa dioptimalkan dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini ditanggapi dengan telah ditandatanganinya MoU antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dengan PT PLN untuk akses data kependudukan. PLN juga melakukan sinkronisasi data pelanggan dengan data kependudukan.

Stranas PK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil dan PLN hari ini mengadakan pertemuan secara online untuk membahas mengenai hasil sinkronisasi data NIK dengan data pelanggan PLN. Dari 79,4 juta data pelanggan PLN hanya 31 juta data yang sudah dilengkapi dengan data NIK dan dari data tersebut kurang lebih 50% nya telah padan dengan data kependudukan. Dari hasil koordinasi hari ini teridentifikasi bahwa diperlukan pemetaan data penerima subsidi atas hasil data yang terpadankan dengan data kependudukan serta pemadanan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk melihat ketepatan pemberian subsidi yang saat ini masih berbasis komoditas dimana setiap pelanggan PLN tarif 450va diberikan subsidi walaupun tidak tergolong sebagai masyarakat miskin.

Stranas PK akan terus mengawal koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, PT PLN, Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial untuk peningkatan akurasi data penerima program subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan aksi pencegan korupsi untuk tahun 2021-2022 yang dilakukan secara online di Gedung KPK bersama dengan Tim Nasional Stranas PK. Peluncuran yang dihadiri secara langsung dan online oleh Tim Nasional Stranas PK yaitu Moeldoko – Kepala Staf Kpresidenan, Firli Bahuri – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Tjahjo Kumolo – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Suharso Monoarfa – Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri. Dalam peluncuran ini juga turut hadir sebagai dukungan atas aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Stranas PK adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Ham – Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian – Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan – Sri Mulyani.

Dalam acara peluncuran ini, Tim Nasional Stranas PK yang diwakili oleh setiap Menteri dan Kepala Lembaga 5 kementerian, Kantor Staf Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappneas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan capaian Stranas PK di tahun 2019- 2020.

Stranas PK meluncurkan aksi pencegahan korupsi untuk tahun 2021-2022 dengan tiga fokus yaitu, Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. 12 aksi pencegahan korupsi akan dilaksanakan oleh 42 Kementerian dan Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 42 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Stranas PK dengan kolaborasi dari 5 Kementerian Lembaga yaitu Kemenpan RB, Kemendagri, KPK, KSP dan Bappenas akan terus melaksanakan aksi pencegahan korupsi dan mendorong seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mencegah korupsi secara sistemik untuk mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.

Link Siaran Ulang Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022

Dalam mempersiapkan National Logistic Ecosystem (NLE) pemerintah dihadapkan pada sejumlah tantangan, yakni tumpang tindih regulasi, ego sektoral intansi pemberi layanan, hingga kerahasiaan data oleh pemangku kepentingan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan NLE yaitu dengan melakukan pembenahan tata kelola dan regulasi, serta komitmen semua pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Untuk mendukung program NLE pemerintah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui salah satu aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2021 yaitu Peningkatan Layanan dan Pemangkasan Birokrasi di Kawasan Pelabuhan, beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Pelabuhan Kelas I Banten untuk mengetahui bagaimana tata laksana kelola di pelabuhan tersebut

Bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Stranas PK mengunjungi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten serta beberapa Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang ada di Banten. Dalam kunjungannya selama 2 hari pada tanggal 16-17 Juni 2021 yang lalu, Stranas PK menemukan banyak dari tata kelola layanan yang harus ditingkatkan di Pelabuhan Kelas I Banten agar dapat melayani secara optimal.

Dalam kunjungan tersebut ditemukan banyak pelayanan dan aktivitas yang dilaksanakan di Pelabuhan Banten tidak terintegrasi ke dalam sistem aplikasi nasional sebagaimana Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2016 yaitu sistem aplikasi Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.

Dalam kunjungan ini dijumpai pula beberapa hal yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan bisa mengakibatkan hilangnya penerimaan negara pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti:

1. Penggunaan sistem aplikasi yang berbeda oleh Kantor Kesyahbananan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten dengan sistem yang dimiliki oleh Dirjen Perhubungan Laut yaitu sistem Inaportnet. Penggunaan sistem aplikasi yang berbeda ini mengakibatkan adanya perbedaan data transaksi/layanan yang dimiliki oleh KSOP dengan data yang ada pada Dirjen Perhubungan Laut
2. Masih adanya mekanisme pembayaran yang dilakukan secara manual serta layanan tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, penyuapan serta negosiasi di Pelabuhan.
3. Banyaknya Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang belum terdata di sistem Inaportnet mengakibatkan aktivitas yang dilakukan di masing-masing TUKS tidak teridentifikasi. Di Pelabuhan Banten sendiri teridentifikasi ada 66 TUKS yang belum terdaftar dan termonitoring dalam sistem aplikasi Inaportnet.

“Stranas PK mendorong perbaikan proses tata kelola dan layanan di Pelabuhan Kelas I Banten dengan melakukan integrasi semua sistem tata kelola dan layanan ke dalam sistem Inaportnet yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan”, ujar Herda Helmijaya, Koordinator Harian Sekretariat Stranas PK.

“Saat ini KSOP Kelas I Banten sedang berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan laut untuk melakukan semua integrasi tata kelola dan layanan Pelabuhan Kelas I Banten dan diharapkan proses integrasi dapat selesai paling lambat akhir Juni 2021”, tambah Herda Helmijaya Koordinator Harian Stranas PK

Tim Stranas PK akan terus memonitor proses integrasi dan perbaikan yang dilakukan oleh Pelabuhan Banten dan juga akan mendorong Peningkatan Layanan dan Pemangkasan Birokrasi di Kawasan Pelabuhan lainnya yaitu  Tanjung Priok – Jakarta, Tanjung Perak – Surabaya, Tanjung Mas – Semarang, Belawan – Medan, Soekarno Hatta – Makassar, Batu Ampar – Batam, Semayang – Balikpapan, Pelabuhan Merak , Pelabuhan Kendari New Port dan Pelabuhan Samarinda.

Jakarta, 8 April 2021,  Bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia – Luhut Binsar Pandjaitan guna membahas komitmen Kemenkomarves dalam kegiatan aksi pencegahan korupsi yang ada di Stranas PK yaitu Peningkatan layanan dan pemangkasan birokrasi tata laksana di Kawasan Pelabuhan.  Tim Stranas PK hadir diwakili oleh salah satu Tim Nasionalnya yaitu Bapak Firli Bahuri – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan – Deputi Pencegahan KPK, Herda Helmijaya Kordinator Harian Stranas PK dan Selvi Martiana – Tenaga Ahli Stranas PK.

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmen dan dukungannya untuk pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan dengan mengedepankan digitalisasi dan efisiensi dalam layanan dan tata laksana di kawasan pelabuhan. Aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan Stranas PK di kawasan pelabuhan yang sejalan dengan Inpres 5 Tahun 2020 mengenai peningkatan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

“Logistik pelabuhan itu tinggi karena inefisiensi di banyak bisnis prosesnya, jadi harus dipangkas, agar bisa menurunkan biaya (cost), kalau ada yang tidak mau berubah atau melakukan reformasi harus ada sangsi yang diberikan, geser atau ganti saja pejabatnya”tegas Luhut.

Dari data Asosiasi Logistik Indonesia tahun 2020, biaya logistik di Indonesia termasuk tinggi yaitu 26.4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan negara-negara maju maupun negara ASEAN, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada rendahnya peringkat Indonesia di Logistic Performance Index dibandingkan negara lain. Pada hasil Logistic Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Worldbank tahun 2018, Indonesia berada di rangking 46 dari 160 negara.

Luhut  dalam pertemuan tersebut mengharapkan aksi pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan yang dijalankan oleh Stranas PK bekerja sama dengan kemenkomarves dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan sebanyak 5% di tahun 2024 mendatang.

Firli Bahuri , Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selaku perwakilan Tim Nasional Stranas PK menyambut baik komitmen dan dukungan Kemenkomarves untuk bersama-sama menjalankan aksi pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan dengan meningkatkan layanan dan memangkas birokrasi tata laksana di Pelabuhan dengan fokus pada ekspor – impor dan perdagangan dalam negeri.

Aksi Pencegahan Korupsi di kawasan pelabuhan akan difokuskan kepada 8 pelabuhan yang ada di Indonesia yaitu Tanjung Priok – Jakarta, Tanjung Perak – Surabaya, Tanjung Mas – Semarang, Belawan – Medan, Soekarno Hatta – Makassar, Batu Ampar – Batam, Semayang – Balikpapan dan Pelabuhan Merak – Banten.

Aksi pencegahan korupsi reformasi Pelabuhan akan dilaksanakan oleh Stranas PK berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenkomarves dan melibatkan 10 Kementerian sebagai penanggung jawab aksi antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan dan akan dilaporkan secara berkala setiap bulannya kemajuan dan hambatan yang dihadapi oleh Stranas PK kepada Kemenkomarves.

Link berita

Stranas PK melalui aksi pencegahan korupsi 2021 -2022 mengenai Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam program pengawasan pemerintah, pada Selasa 20 Juni 2021 mengadakan diskusi mengenai fakta-fakta yang terjadi seputar APIP.

Saat ini jumlah SDM auditor jauh dibawah kebutuhannya, berdasarkan informasi dari website resmi BPKP, jumlah auditor saat ini baru sebanyak 15.368 orang dari total kebutuhan 46.560 orang. Bearti baru 23.58% yang dipenuhi dari total kebutuhan.

Kekurangan jumlah APIP saat ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Ketidakcukupan anggaran pelaksanaan tugas APIP
2. Lemahnya independensi karena ketidaksesuaian kelas jabatan
3. Tidak jelasnya pelaksanaan tugas dan fungsi APIP didaerah
4. Pemenuhan formasi APIP yang tidak menjadi prioritas
5. Kompentensi dari APIP yang tidak memadai

Pada diskusi yang dihadiri oleh Pahala Nainggolan – Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK/Koordinator Pelaksana Stranas PK, Dr. Ir. Alex Denni, M.M - Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Herda Helmijaya selaku Koordinator Harian Stranas PK terungkap bahwa pemenuhan APIP ini belum menjadi prioritas di Daerah dan dibutuhkan regulasi Top – Down untuk mendorong daerah dalam memenuhi kebutuhan formasi APIP.

Stranas PK terus berkoordinasi dengan KemenpanRB dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mendorong percepatan penguatan peran APIP dalam program pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik. APIP merupakan komponen utama dan terpenting dalam pencegahan korupsi. Saat ini, peran APIP masih jauh dari harapan yang terlihat dari masih maraknya kasus korupsi di kementerian lembaga dan pemerintah daerah dimana seharusnya APIP sudah dapat mendeteksinya terlebih dahulu dan mengupayakan pencegahannya.

Upaya percepatan pemenuhan dibutuhkan untuk dapat segera mendorong pemenuhan kebutuhan APIP terutama di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Alex Denni menghimbau setiap daerah yang menjadi prioritas dapat segera mengajukan permohonan untuk pemenuhan kebutuhan APIP di daerahnya.

Bapak Alex Denni selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa untuk melakukan pencegahan korupsi diperlukan perubahan mind set dari ASN terlebih dahulu, karena dengan adanya perubahan mind set maka secara langsung akan merubah tingkah laku para ASN tersebut. Bapak Alex juga mengharapkan di masa yang akan datang, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat mengakomodir  program pengawasan pemerintah melalui integrasi teknologi didalam sistem SPBE, sehingga  program pengawasan pemerintah dapat dilakukan dengan menganalisa data yang masuk kedalam SPBE sehingga tidak lagi memerlukan sumber daya manusia. Ini dapat memperkecil kemungkinan kesalahan dalam menganalisa data serta mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi.

Strategi Nasioanal Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah melaksanakan sosialisasi aksi pencegahan korupsi stranas pk 2021-2022 dan strategi komunikasi stranas pk pada hari Senin, 29 Maret 2021 untuk rekan-rekan CSO dan pada hari Kamis, 1 April 2021 untuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sosialisasi dilaksanakan secara online melalui webinar dan dibagi menjadi dua sesi yaitu untuk Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga. 

Dalam kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Herda Helmijaya selaku Koordinator Harian Stranas PK, dijelaskan mengenai aksi-aksi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan oleh setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Para peserta sosialisasi juga dijelaskan dan disimulasikan secara langsung penggunaan aplikasi jaga.id stranas untuk memasukkan aksi-aksi pencegahan korupsi yang dilakukan di setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang kemudian akan dinilai oleh sekretariat Stranas PK. 

Semua materi dalam acara sosialisasi tersebut dapat diunduh pada link berikut: 

Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022

Sosialisasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 2021-2022

Sosialisasi CSO 2021-2022