Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan aksi pencegan korupsi untuk tahun 2021-2022 yang dilakukan secara online di Gedung KPK bersama dengan Tim Nasional Stranas PK. Peluncuran yang dihadiri secara langsung dan online oleh Tim Nasional Stranas PK yaitu Moeldoko – Kepala Staf Kpresidenan, Firli Bahuri – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Tjahjo Kumolo – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Suharso Monoarfa – Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri. Dalam peluncuran ini juga turut hadir sebagai dukungan atas aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Stranas PK adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Ham – Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian – Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan – Sri Mulyani.

Dalam acara peluncuran ini, Tim Nasional Stranas PK yang diwakili oleh setiap Menteri dan Kepala Lembaga 5 kementerian, Kantor Staf Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappneas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan capaian Stranas PK di tahun 2019- 2020.

Stranas PK meluncurkan aksi pencegahan korupsi untuk tahun 2021-2022 dengan tiga fokus yaitu, Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. 12 aksi pencegahan korupsi akan dilaksanakan oleh 42 Kementerian dan Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 42 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Stranas PK dengan kolaborasi dari 5 Kementerian Lembaga yaitu Kemenpan RB, Kemendagri, KPK, KSP dan Bappenas akan terus melaksanakan aksi pencegahan korupsi dan mendorong seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mencegah korupsi secara sistemik untuk mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.

Link Siaran Ulang Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022

Jakarta, 8 April 2021,  Bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia – Luhut Binsar Pandjaitan guna membahas komitmen Kemenkomarves dalam kegiatan aksi pencegahan korupsi yang ada di Stranas PK yaitu Peningkatan layanan dan pemangkasan birokrasi tata laksana di Kawasan Pelabuhan.  Tim Stranas PK hadir diwakili oleh salah satu Tim Nasionalnya yaitu Bapak Firli Bahuri – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan – Deputi Pencegahan KPK, Herda Helmijaya Kordinator Harian Stranas PK dan Selvi Martiana – Tenaga Ahli Stranas PK.

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmen dan dukungannya untuk pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan dengan mengedepankan digitalisasi dan efisiensi dalam layanan dan tata laksana di kawasan pelabuhan. Aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan Stranas PK di kawasan pelabuhan yang sejalan dengan Inpres 5 Tahun 2020 mengenai peningkatan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

“Logistik pelabuhan itu tinggi karena inefisiensi di banyak bisnis prosesnya, jadi harus dipangkas, agar bisa menurunkan biaya (cost), kalau ada yang tidak mau berubah atau melakukan reformasi harus ada sangsi yang diberikan, geser atau ganti saja pejabatnya”tegas Luhut.

Dari data Asosiasi Logistik Indonesia tahun 2020, biaya logistik di Indonesia termasuk tinggi yaitu 26.4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan negara-negara maju maupun negara ASEAN, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada rendahnya peringkat Indonesia di Logistic Performance Index dibandingkan negara lain. Pada hasil Logistic Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Worldbank tahun 2018, Indonesia berada di rangking 46 dari 160 negara.

Luhut  dalam pertemuan tersebut mengharapkan aksi pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan yang dijalankan oleh Stranas PK bekerja sama dengan kemenkomarves dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan sebanyak 5% di tahun 2024 mendatang.

Firli Bahuri , Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selaku perwakilan Tim Nasional Stranas PK menyambut baik komitmen dan dukungan Kemenkomarves untuk bersama-sama menjalankan aksi pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan dengan meningkatkan layanan dan memangkas birokrasi tata laksana di Pelabuhan dengan fokus pada ekspor – impor dan perdagangan dalam negeri.

Aksi Pencegahan Korupsi di kawasan pelabuhan akan difokuskan kepada 8 pelabuhan yang ada di Indonesia yaitu Tanjung Priok – Jakarta, Tanjung Perak – Surabaya, Tanjung Mas – Semarang, Belawan – Medan, Soekarno Hatta – Makassar, Batu Ampar – Batam, Semayang – Balikpapan dan Pelabuhan Merak – Banten.

Aksi pencegahan korupsi reformasi Pelabuhan akan dilaksanakan oleh Stranas PK berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenkomarves dan melibatkan 10 Kementerian sebagai penanggung jawab aksi antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan dan akan dilaporkan secara berkala setiap bulannya kemajuan dan hambatan yang dihadapi oleh Stranas PK kepada Kemenkomarves.

Link berita

Strategi Nasioanal Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah melaksanakan sosialisasi aksi pencegahan korupsi stranas pk 2021-2022 dan strategi komunikasi stranas pk pada hari Senin, 29 Maret 2021 untuk rekan-rekan CSO dan pada hari Kamis, 1 April 2021 untuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sosialisasi dilaksanakan secara online melalui webinar dan dibagi menjadi dua sesi yaitu untuk Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga. 

Dalam kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Herda Helmijaya selaku Koordinator Harian Stranas PK, dijelaskan mengenai aksi-aksi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan oleh setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Para peserta sosialisasi juga dijelaskan dan disimulasikan secara langsung penggunaan aplikasi jaga.id stranas untuk memasukkan aksi-aksi pencegahan korupsi yang dilakukan di setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang kemudian akan dinilai oleh sekretariat Stranas PK. 

Semua materi dalam acara sosialisasi tersebut dapat diunduh pada link berikut: 

Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022

Sosialisasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 2021-2022

Sosialisasi CSO 2021-2022