To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Aksi Konsolidasi Pengadaan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 09.00 - 11.00 di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, telah diadakan pertemuan pembahasan pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi sub aksi Konsolidasi Pengadaan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Perwakilan Tim Stranas PK yang hadir adalah Ganda Situmorang, Hayi Drali dan Lutvi Hastowo.

Pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai tindak lanjut sebelumnya di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait konsolidasi pengadaan, di mana fokus konsolidasi pengadaan Pemprov DKI Jakarta pada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan DKI telah melaksanakan konsolidasi pengadaan sejak tahun 2016 dan pada tahun 2015 pemaketan pengadaan pada Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta dilaksanakan dengan cara 1 paket 1 lokasi oleh 1 penyedia (sebelum diadakan konsolidasi) 4. Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah melakukan konsolidasi, 5 paket pengadaan pada 147 lokasi yang berupa paket kegiatan konstruksi yakni pembangunan sekolah, renovasi sekolah, serta pembangunan ruang kelas baru.

Sekitar 20 orang orang hadir dalam pertemuan ini dari perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Inspektur DKI Jakarta, dan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK). Relevansi isu strategi pencegahan korupsi ada pada Fokus Keuangan Negara, dan Aksi Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Dari pembahasan dan diskusi, diketahui beberapa manfaat konsolidasi pengadaan yang dirasakan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain:

  • Mempercepat waktu pembangunan gedung sekolah selesai dalam 1 tahun anggaran dari yang sebelumnya bisa memakan waktu 4 tahun anggaran. Dengan demikian para anak didik yang sementara mengikuti kegiatan belajar di tempat sementara tidak terlalu lama
  • Proses evaluasi lebih ringkas dengan dokumen yang jauh berkurang
  • Terjadi efisiensi anggaran yaitu harga dan kualitas yang relatif lebih seragam. Namun saat pembahasan terungkap bahwa Pemerintah DKI Jakarta belum melakukan perhitungan tertentu untuk mengukur efisiensi konsolidasi pengadaan tersebut. Setnas PK memberikan arahan supaya perhitungan untuk mengukur efisiensi hasil konsolidasi pengadaan dilakukan. Hasil konsolidasi pengadaan ini juga mendapatkan apresiasi dari Bappeda DKI Jakarta dengan alokasi pembangunan gedung sekolah di Dinas Pendidikan yang lebih besar untuk tahun anggaran 2020.

Proses konsolidasi perencanaan pengadaan pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah dimulai Desember 2018 untuk konsolidasi 2019, tetapi belum menggunakan analisis supply side. Konsolidasi pemaketan pada Dinas Pendidikan menggunakan pendekatan lokasi dan anggaran. Pemerintah DKI Jakarta meminta pendampingan dari LKPP dalam pelaksanaan analisis supply side serta menyediakan dokumen kerangka acuan terkait, namun LKPP belum memiliki format kajian analisis supply side dimaksud dan bersedia melakukan pendampingan pelaksanaan analisi supply side.


Setnas PK merekomendasikan kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan perhitungan terukur terhadap efisiensi yang didapat dari kegiatan konsolidasi pengadaan yang mungkin bisa dijadikan sebagai contoh praktek yang baik bagi daerah lain. Setnas PK merekomendasikan supaya konsolidasi pengadaan dilaksanakan lebih luas lagi ke dinas-dinas lainnya.