To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Implementasi BEPS pada Triwulan VI

Implementasi Base Erosion Profit Sharing (BEPS) dapat merugikan dan menjadi ancaman bagi negara-negara yang menerapkan tarif pajak normal/tinggi dalam sistem perpajakannya, serta dapat mendorong terciptanya unfairness di dalam perekonomian global.

Banyak perusahaan multinasional (MNCs) dengan sengaja menghindari kewajiban pajaknya dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah atau tarif pajaknya nol. Praktek seperti ini mengakibatkan pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan pajak yang substansial akibat tergerusnya basis penerimaan pajak.

Oleh karenanya, aksi ini diharapkan akan mempersempit ketimpangan (GAP) aturan perpajakan antar negara, upaya yang dilakukan melalui kajian gap analysis antara rekomendasi BEPS dengan ketentuan perpajakan domestik dan bagaimana mengimplementasikan rekomendasi BEPS terhadap penyusunan dan penyesuaian ketentuan perpajakan.

Capaian dan Kendala

Berikut adalah progres Implementasi BEPS sampai triwulan VI (B18):

  • Kemenkeu telah mengkaji gap analysis antara Rekomendasi BEPS Action 13 dengan pengim- plementasiannya di Indonesia dengan hasil tidak ada gap
  • BEPS 15 merekomendasikan penyusunan suatu konvensi multilateral dalam rangka menerapkan rekomendasi - rekomendasi BEPS aksi 2, 6, 7, dan 14 ke dalam persetujuan penghindaran pajak berganda    untuk    mengatasi    masalah    BEPS. Rekomendasi ini diwujudkan dalam Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI pada 7 Juni 2017 di Paris. MLI diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019
  • Indonesia telah memenuhi 4 minimum standar (aksi 5, 6, 13 dan 14) dalam 15 rencana aksi untuk menangani BEPS

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Keuangan