To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Implementasi e-Katalog pada Triwulan VI

Walaupun sudah mulai diinisiasi sejak 2015, masih sedikit K/L/D yang melaksanakan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya diperlukan percepatan untuk meminimalisir praktik korupsi di dalamnya. Seperti diketahui, pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional telah menimbulkan banyak pemborosan anggaran dan kecurangan atau penipuan karena proses pengadaan yang berjalan lama dan rumit. Pun harga dan spesifikasi barang/jasa yang dirilis tidak transparan dan tidak standar.

Dengan demikian aksi implementasi e-katalog diharapkan dapat menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan efisien secara waktu dan biaya. Pun dapat menurunkan angka korupsi di sektor pengadaan karena minimnya pertemuan antara penyedia dan pengguna barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Capaian dan Kendala

Digunakannya e-katalog lokal di Pemprov dan e-katalog sektoral di 5 Kementerian yang menjadi salah satu output dari Aksi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah berlangsung sejak 2019 dan berikut adalah laporan kemajuannya:

Katalog elektronik lokal

  • Sampai triwulan V (B15), permintaan menjadi katalog lokal telah dilakukan oleh 14 Pemprov. Pada triwulan ini (B18) ada tambahan 7 Pemprov, yaitu Sumbar, Kalsel, Kepri, NTT, Sultra, Jakarta, dan Riau
  • Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan LKPP baru terlaksa- na pada 2 Pemprov, yaitu Bali dan Sumsel
  • LKPP telah melakukan pendampingan proses pemilihan calon penyedia untuk penambahan produk di Pronvinsi Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo. Namun demikian, penilaian kesiapan menjadi pengelola katalog lokal di 4 Pemprov serta sosialisasi pembentukan katalog lokal di 6 Pemprov belum terlaksana.

Katalog elektronik sektoral

  • 5 K/L prioritas (KemenPUPR, Kemenhub, Kementan, Kemendikbud, dan Kemenkes) yang ditargetkan menayangkan produk pada e-katalog dan memberikan pelayanan e-pur- chasing telah berhasil melakukannya sejak periode B12. Namun pada Desember 2019, Kemenkes menarik diri implementasi e-kata- log sektoral bidang kesehatan dan mengem- balikannya pada LKPP
  • Saat ini sedang dilakukan evaluasi untuk penambahan produk e-katalog bagi ke lima kementeria di atas. Begitu juga evaluasi untuk penambahan kementerian baru untuk pelaksanaan e-katalog.

K/L/D Penanggung Jawab

  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
  • Kementerian Perhubungan
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
  • 34 Pemerintah Provinsi