To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Implementasi Kebijakan Satu Peta pada Triwulan VI

Selama ini, berbagai pemangku kepentingan menggunakan peta dengan format yang berbeda-beda sehingga menimbulkan konflik, sengketa tanah, dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Diharapkan aksi ini dapat menyediakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1.50.000 sehingga dapat memberikan kepastian tenurial sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan.

Capaian dan Kendala

  • Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan satu peta, yaitu (1) kompilasi, (2) integrasi, dan (3) sinkronisasi. Sampai triwulan VI (B18) ini, pelaksanaannya sudah masuk pada tahapan integrasi walaupun ada beberapa proses kompilasi yang belum selesai karena berb- agai kendala yang dihadapi, di antara yang menghadapi kendala tersebut ada di Pemprov Papua, Kaltim, Riau, dan Sulbar. Berikut adalah progres dari tahapan kompilasi dan integrasi yang sedang berjalan.
  • Tingkat daerah :

1.    Provinsi Kalimantan Timur: masih pada tahap kompilasi dengan progres sebagai berikut:
-    Kompilasi ILOK 88%
-    Kompilasi IUP 87%
2.    Provinsi Papua: masih pada tahap kompilasi dengan progres sebagai berikut:
-    Kompilasi ILOK 34%
-    Kompilasi IUP 27%
3.    Provinsi Riau: masih pada tahap kompilasi dengan progres sebagai berikut
-    Kompilasi ILOK 49%
-    Kompilasi IUP 35%
4.    Provinsi Sulawesi Barat
-    Kompilasi ILOK 54%
-    Kompilasi IUP 59%
5.    Provinsi Kalimantan Tengah:
-    Masuk tahap sinkronisasi – pelaksanaan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih

  • Pada tingkat Pusat, dari 11 IGT yang menjadi target, berikut laporan kemajuannya (belum banyak berubah dari capaian di B15):

9 IGT telah terintegrasi, yaitu: Peta Izin Usaha Pertambangan; Peta Penunjukan Kawasan Hutan; Peta Penetapan Kawasan Hutan; Peta Pelepasan Kawasan Hutan, Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan; Peta RTRW Provinsi; Kab/Kota; dan Peta Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten;
2 IGT masih dalam proses kompilasi, yaitu: Hak Guna Usaha (mencapai 89%); Peta Kesatuan Hidrologi Gambut (baru 12%).

K/L/D Penanggung Jawab:

  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
  • Badan Informasi Geospasial
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
  • Pemprov Riau (beserta 10 Kab/kota)
  • Pemprov Kalimantan Timur (beserta 7 kab)
  • Pemprov Kalimantan Tengah (beserta 14 kab/kota)
  • Pemprov Sulawesi Barat (beserta 3 kab)
  • Pemprov Papua (beserta 8 kab)