To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Implementasi SPDP Online pada Triwulan VI

 Secara umum, pendataan penanganan perkara pidana antar aparat penegak hukum di Indonesia tidak sinkron dan diang- gap masih belum transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehad- iran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan.

Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi pendataan penanganan perkara pidana korupsi serta koordinasi dan supervisi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

Capaian dan Kendala

Secara umum pelaksanaan sub-aksi ini berjalan baik, ditandai dengan meningkatnya kepatuhan input data di Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Berikut ringkasan capaian yang dapat disampaikan:
Polri

  • Dari laporan yang disampaikan Polri terkait tingkat kepatuhan input SPDP kasus Tipikor, menunjukan bahwa Bareskrim, Polda di 34 Provinsi beserta Polres di bawahnya telah melakukan input data Total SPDP yang disampaikan sebanyak 1863 dokumen, dari total LP yang masuk sampai dengan periode B18 adalah 1192 dokumen
    Kejagung
  • Setelah pada periode-periode sebelumnya sempat tertunda, mulai B18 ini, sub-aksi Implementasi SPDP Online di Kejagung sudah terlihat kemajuan berarti. Hampir seluruh target dapat dipenuhi Keja- gung, kecuali target yang terkait dengan Jumlah SPDP yang diinput ke aplikasi SPDP online sama dengan jumlah penyidikan tipikor yang ditangani oleh Kejaksaan; yang sampai saat ini masih belum dapat terverifikasi 100%

 

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Badan Siber dan Sandi Negara
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Kepolisian Republik Indonesia
  • Kejaksaan Agung
  • Mahkamah Agung