To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Implementasi SPPT-TI pada Triwulan VI

 Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang  cepat  dan transparan.

Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem informasi penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

 Capaian dan Kendala

Walaupun masih ada keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa target, namun banyak kemajuan yang sudah dicapai, sebagaimana gambaran berikut:

  • Detail data untuk pertukaran data penanganan perkara pidana korupsi, narkotika dan anak telah tersedia di Kemenkumham, Polri, Kejagung, Kemenpolhukam, dan MA
  • Begitu juga dengan berfungsinya SPPT-TI Proses Pidana Umum versi 2019 di Satker APH pada 32 Kabupaten/Kota (Tahap VI) telah berjalan di Kemenkumham, Kejagung, dan MA
  • Sementara untuk tingkat kepatuhan input data di Kemenkumham, Polri, Kejagung, dan MA masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan lagi

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Badan Siber dan Sandi Negara
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Kepolisian Republik Indonesia
  • Kejaksaan Agung
  • Mahkamah Agung