To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis pada Triwulan VI

Seringkali kebijakan impor disinyalir tidak tepat dan tidak memberikan perlindungan maksimal kepada petani dan peternak lokal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang selalu melakukan impor besar-besaran jika terjadi kelangkaan komoditas. Padahal biasanya kelangkaan sengaja diciptakan oleh para pemburu rente guna mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendorong Pemerintah membuka keran impor. Permasalahan dalam tata niaga impor komoditas pangan strategis ini menyebabkan target ketahanan pangan Pemerintah menjadi tidak maksimal.

Aksi Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis bertujuan agar perumusan kebijakan terkait impor diambil berdasarkan data yang akurat. Selain itu, sistem Indonesia National Single Window (INSW) dimanfaatkan untuk menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan impor.

Capaian dan Kendala

  • Telah terbangun Dashboard eksekutif terkait data impor 10 komoditas pangan strategis yang memuat data:
    • Realisasi impor Rekomendasi dari K/L teknis Persetujuan impor
    • Perkiraan kebutuhan konsumsi Perkiraan produksi
    • Perkiraan stock awal
    • Penetapan Kuota impor melalui rakortas
  • Data realisasi impor dari Bea Cukai, rekomendasi dan persetujuan impor telah mengalir secara otomatis menggunakan sistem
  • Data realisasi dari BPS juga telah disampaikan. Sayangnya hingga masa pelaporan selesai, Realisasi impor bulan Mei belum dirilis oleh BPS
  • BPS juga telah melengkapi data perkiraan konsumsi dan produksi untuk 8 komoditas pangan lainnya yang seharusnya disampaikan pada triwulan sebelumnya
  • Kemenkoperekonomian belum mengirimkan seluruh data hasil rakortas 10 komoditas. Data rakortas yang terkirim hanya untuk komoditas bawang putih dan gula
  • Kementerian Pertanian telah mengirimkan perubahan data prognosa produksi dan kebutuhan pangan pokok periode Juni – Desember 2020. Sementara Kementerian lainnya mengkonfirmasi tidak ada peru- bahan dari data yang pernah dikirimkan sebelumnya
  • Terkait dengan pengawasan impor komoditas post border, hingga saat ini draft Permendag - yang mengatur pelaku usaha mencantumkan PI di PIB sebagai bagian untuk memungkinkan otomasi pemotongan kuota - masih dalam pembahasan dan belum mencapai kesepakatan di level teknis
  • Terkait dengan penggunaan dashboard impor sebagai dasar pengambilan keputusan juga masih dalam pembahasan internal di Kementerian Koordinator perekonomian.

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Kementerian Perindustrian
  • Kementerian Perdagangan
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Pertanian
  • Badan Pusat Statistik