To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Konsolidasi Pengadaan pada Triwulan VI

Konsolidasi pengadaan barang dan jasa adalah strategi pengadaan barang dan jasa yang meng- gabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa sejenis. Selama ini, praktik yang lazim dilakukan instansi pemerintah di pusat maupun daerah adalah memecah/memisahkan paket barang dan jasa padahal jenisnya sama. Modus ini dilakukan dengan beberapa alasan, di antara- nya agar tidak terjadi tender terbuka. Alasan lainnya, semakin banyak paket maka semakin banyak honor yang diterima penyelenggara pengadaan.

Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan value for money atau penghematan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian penghematan anggaran ini dapat digu- nakan untuk tujuan pengembangan sumber daya penyelenggaran pengadaan yang profesional ataupun redistribusi untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Capaian dan Kendala

  • Konsolidasi pengadaan telah dilakukan di 5 K/L prioritas (Kemenkes, Kementan, KemenPUPR, Kemen- hub,    Kemendikbud).    Berikut    laporan    kemajuan    sampai    triwulan    VI    (B18):
    • Kemenkes telah selesai melakukan kontrak konsolidasi untuk produk-produk bahan makanan, gas LPG, alat tulis kantor, pengelolaan limbah yang diperuntukan untuk rumah sakit wilayah Jabode- tabek, wilayah Joglosemar, dan wilayah Bandung
    • Kementan: produk-produk yang telah dilakukan konsolidasi adalah: pengadaan ayam/itik, pakan ternak, disinfektan dan vitamin, bantuan herbisida, bantuan pupuk hayati
    • KemenPUPR: pelaksanaan konsolidasi pengadaan sudah dilakukan pada kegiatan penanganan longsegmen preservasi jalan dan jembatan gantung sebanyak 589 paket di Balai Bina Marga seluruh Indonesia
    • Kemenhub: pelaksanaan konsolidasi pengadaan sudah dilakukan pada produk Bantalan Beton leng- kap dengan Alat Penambat Elastis
    • Kemendikbud: pelaksanaan konsolidasi pengadaan sudah dilakukan pada buku nonteks, peralatan pendidikan, dan jasa konsultansi asesmen pegawai untuk seluruh dinas kabupaten/kota
  • Pada level daerah, pelaksanaan paket konsolidasi pengadaan telah berlangsung sejak periode 2019, khusus untuk piloting di 5 Provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Utara). Hasil monitoring menunjukkan, 4 provinsi telah melaksanakan kontrak paket konsolidasi; hanya Provinsi Sumut progresnya belum signifikan 
  • Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan LKPP sebagai pengambil kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa adalah:
    • Perlu ada pedoman teknis konsolidasi dari LKPP untuk memandu K/L/D dalam implementasi konsolidasi
    • Perlu ada pendampingan konsolidasi pada 5 K/L dan 5 Pemprov secara lebih intensif, terutama di tengah kondisi Covid-19.

 

K/L/D Penanggung Jawab

  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
  • Kementerian Perhubungan
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma- han Rakyat (PUPR)
  • Pemprov DKI Jakarta
  • Pemprov Jawa Barat
  • Pemprov Jawa Tengah
  • Pemprov Jawa Timur
  • Pemprov Sumatera Utara