To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Pedoman Penuntutan pada Triwulan VI

 Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Salah satunya adalah putusan terkait tindak pidana korupsi (Tipikor). Ketidaksetaraan (tuntutan) hukuman antara kejahatan yang serupa (similar offences) dalam kondisi atau situasi serupa (comparable circumstances) ini sesungguhnya dapat menimbulkan masalah ketidakadilan.

Oleh karenanya aksi ini bertujuan untuk mensinergikan pedoman penuntutan Tipikor dengan pedoman pemidanaan Tipikor sehingga diharapkan hasil penuntutan dapat memberi rasa keadilan yang setara.

Capaian dan Kendala

Sampai periode B18, walaupun ada beberapa kemajuan untuk sub-aksi ini tetapi proses masih berjalan lambat. Berikut beberapa informasi terkait capaian dan kendalanya:

  • Pedoman penuntutan yang baru hasil revisi (Pedoman Penanganan Perkara Tipikor No. 1 Tahun 2019), oleh bagian Jampidsus telah dilakukan sosialisasi. Namun laporan yang disampaikan hanya satu pelak- sanaan sosialisasi di Sumatera Selatan.  Sehingga  capaiannya  belum  terverifikasi  100% 
  • Pemahaman APH di Kejagung masih perlu ditingkatkan lagi terkait substansi dan prosedur penanganan perkara tipikor yang memenuhi prinsip keadilan hasil revisi SEJA 003 (Pedoman Penanganan Perkara Tipikor No. 1 Tahun 2019)

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kejaksaaan Agung
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)