To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Pembangunan Zona Integritas pada Triwulan VI

Selama ini pelaksanaan reformasi birokrasi dirasakan masih berjalan lambat. Terbukti kualitas pelayanan publik masih dipertanyakan banyak pihak, di mana manajemen ASN dianggap belum berkinerja baik. Begitu juga dengan masih banyaknya pelanggaran adminsitrasi dan pidana yang terjadi di instansi pemerintah.

oleh karenanya aksi pembangunan zona integritas ini dimaksudkan untuk percepatan dalam hal manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Dengan demikian kualitas pelayanan publik menjadi meningkat dan bisa dirasakan masyarakat luas.

Capaian dan Kendala

  • Mulai tahun 2020 ini, terjadi beberapa reorganisasi target, di antaranya dengan memasukkan pembangu- nan zona integritas (ZI) di sektor pendidikan dan juga di unit layanan yang ada di BP2MII. Sementara target-target terkait pembangunan UPG telah dialih- kan ke Gratifikasi Online (GOL) KPK sejak periode B15. Berikut update yang dapat disampaikan sampai periode B18 ini:
  • Ada 15 BP3TKI (unit layanan BP2MI) yang telah membangun ZI menuju WBK-WBBM tahap II dan sudah diusulkan ke PMPZI untuk mendapatkan predikat WBK-WBBM
  • MoU Komitmen pembangunan ZI antara Kemend- ikbud dan 14 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang seharusnya ditandatangani pada periode lalu, akhirnya bisa terlaksana pada periode B18
  • Saat ini, Setiap PTN sudah melakukan penilain oleh TPI dan mengikuti jadwal Penilaian Mandiri Pelak- sanan Zona Integritas (PMPZI) di KemenpanRB. Diperkirakan pada bulan Juli-Agustus ini seluruh PTN sudah bisa mengajukan unit yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI/BNP2TKI)
  • Dinas Pendidikan di 12 Pemerintah Provinsi
  • Dinas Pendidikan di 22 Pemerintah Kabupaten/Kota