To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Triwulan VI

Korupsi pada pengadaan barang dan jasa mer- upakan yang tertinggi di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena lembaga atau unit pengadaan barang dan jasa belum independen dan belum didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. ULP dan kelompok kerja yang merupakan unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa masih bersifat ad-hoc (tiap tahun berganti), dan pokja ULP masih menjadi bawahan dari Peja- bat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga rentan di intevensi. Selain itu, LPSE masih terpisah dari ULP.

Aksi ini dirancang untuk mendorong penguatan pada kelembagaan penyelenggara pengadaan barang dan jasa sehingga penyelenggara menja- di independen dan terhindar dari intervensi pihak manapun.

Capaian dan Kendala

  • Berikut perkembangan pembentukan UKPBJ di tingkat Pusat yang dapat dilaporkan:
    • Peraturan Menteri PAN-RB mengenai pedoman pembentukan UKPBJ untuk Kementerian/Lembaga saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Kemenpan RB
    • Pelaksanaan uji kompetensi penyesuaian/inpassing JF PPBJ baru terlaksana di 5 K/L: Kementan, PUPR, Kemenkeu, Kemenhub, dan Kemendikbud
    • Pengisian JF PBJ melalui sistem e-formasi berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja di Kementerian/Lembaga menjadi total 6 K/L, dengan tambahan 2 K/L yaitu Kemenkumham dan Kemendikbud
    • Pencapaian tingkat kematangan UKPBJ pada level 3 (proaktif)): dari 12 K/L piloting, baru ada 1 K/L yaitu Kemenkeu. 11 K/L lain masih berada pada pemenuhan 0-8 dari 9 variabel yang harus dipenuhi di level 3
  • Sementara Pada tingkat Daerah, berikut laporan kemajuannya:
    • Pelaksanaan uji kompetensi penyesuaian/inpassing JF PPBJ baru terlaksana di kurang dari 10% (46 Pemda) dari total 542 Pemda. Salah satu alasannya karena terkendala kondisi pandemik covid-19, di mana terjadi realokasi anggara.

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Dalam Negeri
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan dan
  • Kebudayaan
  • Kementerian Riset dan Teknologi
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Agama
  • Kementerian Hukum dan HAM
  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma- han Rakyat (PUPR)
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Pertahanan
  • Kepolisian Republik Indonesia
  • 34 Pemerintah Provinsi
  • 508 Pemerintah Kabupaten/ Kota