To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Penataan Kelembagaan (Right Sizing) pada Triwulan VI

Beberapa permasalahan terkait tata kelembagaan pemerintah yang membuat organisasi pemerintah menjadi tidak efektif dan efisien adalah: a) fungsi yang sama dikelola oleh banyak unit/instansi (dup- likasi fungsi); b) sebaliknya fungsi berbeda tetapi dimasukan dalam satu kelompok unit kerja; c) ketidaksesuaian antara mandat/tujuan organisasi dan struktur yang dibangun serta kinerja yang dihasilkan; d) struktur yang tidak adaptif terhadap perubahan/kebutuhan zaman.

Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang antar-unit dalam satu instansi ataupun lintas instansi pemerintah.

Capaian dan Kendala

  • Secara umum, pelaksanaan sub-aksi ini berjalan cukup baik. Berikut adalah progress capaiannya:
    Terkait target Terbitnya Perpres tentang Kelembagaan Kementerian, berikut hasil yang dapat disampaikan:
    • Dua Perpres telah terbit yaitu: 1) Perpres No. 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; 2) Perpres No. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 3) Perpres tentang Kemendes dan PDTT;
    • Sementara Perpres tentang Kemendes dan PDTT masih dalam proses penerbitan

  • KemenPANRB juga telah mendorong terjadinya harmonisasi pada peraturan-peraturan berikut:
    • Peraturan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi No 2/2020 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Kemaritiman dan Investasi;
    • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 45 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Sementara itu, beberapa target tidak tercapai di B18 ini, di antaranya adalah target Kemendagri yang seharusnya sudah menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemerintah provinsi untuk melaporkan Evaluasi Perangkat DaerahKabupaten/Kota

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Pendayagu- naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi