To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Pengawasan Keuangan Desa pada Triwulan VI

 Walaupun sukses memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur, menggerakan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, penyalahgunaan dana desa kerap terjadi, baik dilakukan oleh aparat desa maupun bersa- ma-sama dengan aparat pemerintah lainnya. Penyalahgu- naan dana desa disebabkan oleh banyak faktor diantaranya: integritas kepala desa dan aparatnya yang masih rendah; tata kelola keuangan desa yang belum transparan; kemampuan mengelola keuangan juga belum baik; dan pengawasan keuangan (internal/eksternal) yang belum optimal.

Aksi ini dirancang untuk membangun strategi nasional pengawasan keuangan desa sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan tata kelola penggunaan dana desa dan peningkatan  integritas aparat desa.

Capaian dan Kendala

 Beberapa kemajuan – walaupun masih berjalan lambat – yang dapat dilaporkan untuk sub-aksi ini adalah sebagai berikut:

  • Finalisasi rancangan regulasi tentang Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa akan segera diproses ke Setneg. Karena draf SKB Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes dan PDTT dan BPKP yang mengatur strategi pengawasan keuangan desa sudah tersedia
  • Aplikasi Siswaskeudes yang sudah ada dan sudah pernah disosialisasikan dan uji coba di beberapa daerah untuk sementara belum berjalan efektif karena belum ada payung hukumnya. Oleh karenanya proses untuk mendorong ini terus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan revisi peraturan di atasn- ya seperti Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa atau PP No.12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; atau menerbitkan Surat Edaran Mendagri

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Dalam Negeri
  • Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP)
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi