To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Penghapusan SKDU-HO pada Triwulan VI

Surat Keterangan Domisili Usaha dan Izin HO (Hinder Ordonantie/ Gangguan) adalah dua jenis izin yang saat ini masih diterapkan di banyak daerah, sehingga cukup menyulitkan pengusaha UMKM yang hendak mengurus izin usaha. Oleh karenanya sudah ada ketentuan dari Pemerintah Pusat yang mendorong agar pemerintah daerah tidak lagi menetapkan kedua jenis izin tersebut sebagai bagian dari persyaratan izin usaha.

Penghapusan SKDU-HO ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan usaha di daerah sehingga merangsang tumbuhnya investasi oleh UMKM- UMKM lokal, yang otomatis ikut mendorong terbukanya kerja di daerah

Capaian dan Kendala:

Dalam rangka meningkatkan mutu penyelengga- raan perizinan dan non perizinan di PTSP maupun OSS, maka satu langkah penyederhanaan perizinan yang dilakukan adalah penghapusan izin gangguan (SKDU, HO, dan SITU) pada seluruh daerah, dengan perkembangan capaian sebagai berikut:

  • Dari 472 daerah yang sudah disurvei oleh Kemendagri, ada 76 Pemda masih mensyaratkan SKDU, HO, dan SITU sampai periode B09. Pada periode B12 tersisa 21 Pemda yang masih mensyaratkan, dan pada periode B15 tidak ada lagi Pemda yang mensyaratkan SKDU-HO
  • Dengan demikian pelaksanaan sub-aksi ini telah tercapai 100%
  • Untuk beberapa daerah yang telah mengeluarkan regulasi penghapusan SKDU, HO dan SITU tetapi di tingkat Kecamatan/ Kelurahan /Desa masih dipersyaratkan, perlu ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi

K/L/D Penanggung Jawab:

  • Kementerian Dalam Negeri