To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

Pertanyaan terhadap kinerja dan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus menge- muka sampai saat ini, padahal upaya penguatan fungsi dan peran APIP telah didorong oleh berbagai pihak sejak lama dan mulai mendapat momentum perubahan pada saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Namun upaya penguatan peran dan fungsi APIP masih terus dihantui tantangan sistemik berupa kualitas dan kuantitas SDM, kelembagan dan kewenangan, serta anggaran, walaupun beberapa kerangka regulasi telah coba mengatasi masalah tersebut.

Aksi ini bertujuan untuk memperkuat APIP dari 4 aspek, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, dan anggaran. Dengan demikian, penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan indepen- densi APIP dalam melakukan kerja-kerja pengawasan.

Capaian dan Kendala

Secara umum, pelaksanaan target-target sub-aksi APIP, masih berjalan lambat walaupun sudah ada beberapa kemajuan. Berikut beberapa kemajuan dan kendala yang dapat disampaikan:
Hasil evaluasi tentang tugas dan fungsi jabatan fungsional Audiwan, Auidtor dan P2UPD sudah tersedia dan sudah disampaikan kepada Kemen- PANRB; namun belum ada pembahasan untuk mencapai kesepakatan substantif antara Kemen- PANRB, Kemendgari, BPKP dan BKN. Sehingga progresnya baru dianggap mencapai 50% saja Terkait penandatanganan MoU Penjaminan Kual- itas Pelaporan Hasil Pengawasan bersama-sama dengan BPKP, walaupun sudah ada naskah tetapi masih perlu dilakukan pembahasan kembali Permendagri tentang pola pertanggungjawaban/l- aporan juga sampai saat ini masih dalam bentuk draf final yang akan dikirim ke Kemenkumham untuk proses harmonisasi.

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
  • Badan Kepegawaian Negara