To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Beneficial Owrnership pada Triwulan VI

Saat ini, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Salah satu yang sering disalahgunakan adalah korporasi. Penggunaan korporasi untuk menyembunyikan aset yang dihasilkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang semakin marak dilakukan oleh pelaku kejahatan. Diharapkan aksi ini dapat membuka jalan bagi pemanfaatan data BO untuk pencegahan TPPU, TPPT dan pidana pajak.

Capaian dan Kendala

  • Telah ada pemanfaatan data BO oleh Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kemen- terian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, PPATK
  • Ada peningkatan jumlah korporasi yang deklarasi BO ke https://bo.ahu.go.id. Sampai dengan 4 Agustus 2020, jumlah korporasi yang telah melapor BO adalah:

    Salah satu kendala tidak patuhnya korporasi melaporkan BO ke https://bo.ahu.go.id adalah karena tidak ada mekanisme sanksi yang diatur

K/L/D Penanggung Jawab:

  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Kementerian Keuangan
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional