To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Percepatan Pelaksanaan Online Single Submission pada Triwulan VI

Berdasarkan PP 24 /2018 tercatat ada lebih dari 700 izin dari 18 Kementerian/Lembaga. Banyak di antara perizinan tersebut yang serupa, tidak terlalu dibutuhkan, dan tumpang tindih. Kondisi ini mengakibatkan proses perizinan menjadi lama, mahal, dan tidak ada kepastian penyelesaian.

Buruknya kondisi pelayanan perizinan ini membuat pemerintah berkomitmen untuk mempercepat integrasi layanan perizinan, baik di Pusat maupun daerah agar menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah. RUU Cipta Kerja mendorong lebih kuat lagi semangat penyederhanaan (pengurangan izin) melalui penetapan KBLI dan tingkat risiko (risk-based approach) sebagai basis dalam penetapan izin.

Dengan demikian, perubahan-perubahan ini diharapkan dapat menarik minat investor menanamkan modalnya. Dengan meningkatnya investasi yang masuk maka akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada terbukanya kesempatan kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran.

Capaian dan Kendala

  • Proses integrasi aplikasi perizinan K/L dan Pemda dengan OSS terus berlangsung sampai saat ini, termasuk melakukan beberapa redesain proses bisnis agar sesuai dengan substansi RUU Cipta Kerja. Persiapan-persiapan teknis dan non-teknis aplikasi OSS telah dilakukan dan difasilitasi Kemenko Pereokonomian. RUU CK telah memberikan arah baru dengan semangat yang sama pada penataan perizinan di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada penyesuaian proses bisnis perizinan berusaha di seluruh K/L dan Pemda.
  • Berikut gambaran progres integrasi OSS yang dapat disampaikan sampai periode B18 ini:
    Untuk 3 izin dasar yaitu: pemanfaatan ruang (izin lokasi), dampak lingkungan (izin lingkungan hidup) dan pagaturan bangunan (izin mendirikan bangunan), telah dilakukan penyesuaian proses bisnis integrase, berikut hasilnya:
    -    Untuk Izin Lokasi: KKP Web (ATR BPN)-OSS-DPM PTSP proses bisnis sudah 100% dan sedang dilakukan uji coba pada sistem
    -    Untuk Izin Lingkungan Hidup: Amdalnet (KLHK)-OSS-DPM PTSP, proses bisnis sudah 100% dan sedang persiapan untuk uji coba
    -    Untuk Izin Mendirikan Bangunan: SIMBG (PUPR)-OSS-DPM PTSP, penyelesaian proses
    bisnis mencapai 75%
    -    Akses ke DPM PTSP difasilitas oleh aplikasi SiCantik dari Kominfo
    Pada aplikasi OSS versi RBA telah ditanamkan ‘RBA Engine’ yaitu satu layanan dan elemen data yang mengakomodasi komponen KBLI dengan tingkat risiko.
  • Terkait dengan RUU Cipta Kerja yang berkorelasi pada kemudahan proses perizinan dan kemudahan berusaha, maka percepatan OSS pun harus kembali menyesuaikan paradigma proses perizinan beru- saha, yang tadinya License Based Approach (LBA) kini menjadi Risk Based Approach (RBA). Berikut beberapa proses yang sudah berjalan:
    Edukasi, pembentukan tim, dan pendampingan analisa RBA pada seluruh K/L telah dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian. K/L yang progresnya cukup baik di antaranya adalah Kementan, Kemenpar, dan KemenESDM. Sementara yang progresnya lambat dan cenderung tertutup (tidak mengikutsertakan Tim RBA maupun Stranas PK) adalah: Kemenag dan Polri. Sisanya yang lain masih berproses dengan dinamika yang berbeda-beda
    Berikut adalah hasil dari penyelesaian analisa RBA:
    a)    Tahap I: 11 KL baru menyelesaikan analisa RBA pada internal Satker. 6 diantaranya sudah menyerahkan hasil pembahasan internal dan sedang direviu oleh tim RBA Kemenko Pere- konomian
    b)    Tahap II: 6 KL sudah menyelesaikan pembahasan dan sudah menyerahkan ke Tim RBA dan saat ini sudah mendekati reviu akhir dari Tim RBA
    c)    Tahap III: 1 K/L (Kemenpar) sudah menyerahkan hasil konsensus dengan pelaku usaha
  • Salah satu aspek atau prakondisi yang harus tersedia untuk mempercepat pelaksanaan OSS adalah terkait kesiapan RTRW dan RDTR dalam rangka kemudahan pemberian izin tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan. Dari 18 Kabupaten/Kota yang sebelumnya tercatat belum ada Perda RTRW, saat ini terus berproses sebagai berikut:
    - 3 daerah sudah memiliki Perda RTRW, yaitu Pemkab Siak, Pemkab Rokan Hulu, dan Pemkab Buton Tengah;
    - 1 daerah sedang proses untuk penetapan Perda, yaitu Pemkot Pekanbaru;
    - 3 daerah yang RTRW-nya sedang menunggu Persetujuan Substansi dari KemenATR/BPN, yaitu Pemkab     Kepulauan     Meranti,      Pemkot      Batam,      dan      Pemkab      Kolaka     Timur; 1 daerah yang RTRW-nya sedang dalam proses pembaharuan surat Persetujuan Substansi dari KemenATR/BPN
    - Sementara sisanya (10 daerah) sedang dalam proses penyempurnaan muatan Ranperda untuk persiapan pembahasan lintas sektor
    Terkait dengan upaya percepatan penetapan Perda RTRW/RDTR maka Kemendagri selaku Pem- bina daerah telah melakukan evaluasi Ranperda RDTR pada 62 RDTR Kabupaten/Kota dari 1.838 RDTR Kabupaten/Kota serta telah menyampaikan surat kepada Pemda agar mempercepat penyelesaian RDTR guna mendukung akselerasi pelaksanaan OSS.

K/L/D Penanggung Jawab:

  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR)
  • Kementerian Perdagangan
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Kementerian Perhubungan
  • Kementerian Pariwisata
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
  • Kementerian Agama
  • Kementerian Ketenagakerjaan
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Kementerian Perindustrian
  • Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten)