To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit pada Triwulan VI

Selama ini, mulai dari hilir ke hulu atau mulai dari penerimaan, mutasi hingga kenaikan jabatan, masih sering dilakukan dengan cara yang tertutup. Praktik jual beli jabatan dan ASN yang tidak netral telah menjadi gambaran semua jenjang manajemen kepega- waian. Belum lagi dengan manajemen data kualifikasi, kompe- tensi, dan kinerja ASN yang belum dikelola secara terintegrasi.

Oleh karenanya, aksi ini diharapkan dapat berkontribusi pada dua aspek, pertama terciptanya manajemen satu data ASN; kedua, terciptanya manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang seseorang.

Capaian dan Kendala

Berikut gambaran umum terkait kemajuan dan  kendala  dari  sub-aksi  Percepatan  Sistem  Merit: 

  • Terkait dengan manajemen data ASN dan manajemen ASN berbasis merit, berikut beberapa capaian yang dapat disampaikan:
    • Penilaian mandiri penerapan sistem  merit  oleh  28  Pemkab/Pemkot  telah  diverifikasi  KASN  39 K/L dan 46 Pemda telah melaporkan progres implementasi sistem merit melalui SiPinter berdasarkan      8      aspek      penilaian      sistem      merit      dalam      manajemen      ASN    Data kepegawaian di 55 K/L telah terekonsiliasi dengan data Kepegawaian Nasional di BKN menggunakan rekon data mandiri
    • 243 Pemda dan 58 K/L telah melakukan pemetaan Kesiapan Integrasi SIMPEG melalui https://sscndashboard.bkn.go.id/kuesioner/
    • Modul Data Kompetensi dan Kualifikasi ASN telah tersedia serta 10 kasus yang dilakukan penga- wasan dan pengendalian atas ASN yang terlibat kasus korupsi namun tidak diberhentikan oleh PPK telah terselesaikan oleh BKN
  • Terkait pelaksanaan target nasional Sistem Merit yang dilaksanakan oleh seluruh IP (624 IP), capaian penuh (100%) masing-masing target berkisar antara 45%-68%
  • Target nasional yang fokus pada integrasi data kepegawaian menunjukkan bahwa KLD sudah mulai melakukan tahapan integrasi data kepegawaiannya. Walaupun pelaporan tidak mencapai 70% tapi data survei yang masuk ke BKN sejak target nasional diluncurkan pada bulan Mei (berdasarkan konfirmasi ke BKN) menunjukkan peningkatan sebanyak 29% dari data tanggal 29 Mei (433 IP) dan 7 Juli 2020 (617 IP)
  • Sejak bulan Mei - Juni, sudah dilakukan 4 kali sosialisasi ke focal point dan pelaksana teknis (bertahap), 1 kali sosialisasi ke 14 Kantor Regional BKN dan 2 kali sosialisasi ke seluruh pemda pada regional VIII dan X
  • Pada bulan Agustus direncanakan akan dilakukan kegiatan pertemuan virtual melalui webinar bersama dengan KASN dan BKN untuk mendorong Pemda dalam penerapan Sistem Merit melalui SiPinter dan percepatan integrasi data kepegawaian
  • Terkait dengan Netralitas ASN dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2020, berikut laporan kemajuannya:
  • Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KASN dan Bawaslu yang sudah terlaksana pada tang- gal 27 Juni di Kantor Bawaslu
  • Pelaksanaan kampanye publik Gerakan Nasional Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 di 4 titik (4 Provinsi). Namun karena kondisi Covid-19, hanya bisa dilakukan satu kali kampanye public di Makasar tanggal 8 Maret; Dan satu lagi kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN pada tanggal 30 juni 2020
  • Launching data pelanggaran netralitas ASN tahun 2019 dengan ringkasan hasil sebagai berikut:
    • Dugaan pelanggaran netralitas yang diteruskan Bawaslu tahun 2019 sebanyak 412 kasus dan tahun 2020 (Jan-Juni) sebanyak 351 kasus
    • Di antara jenis pelanggaran paling banyak adalah terkait update status/comment/posting/share/like
      di media sosial; kegiatan pemerintah yang berisi arahan/himbauan politik; pendekatan ke Partai Politik terkait pencalonan diri sendiri atau orang lain; melakukan sosialisasi politik melalui media spanduk/baliho; dan melakukan foto bersama Paslon dengan gesture keberpihakan.

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Badan Kepegawaian Negara
  • Komisi Aparatur Sipil Negara
  • 83 kementerian/Lembaga lainnya