To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Percepatan Pembangunan SPBE pada Triwulan VI

 Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah telah memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam menjalankan tata kelola dan sistem pemerintah- an. Namun, penggunaan TI tersebut cenderung parsial dan berbasis ego-sektoral. Di dalam sistem perencanaan dan penganggaran terdapat beragam sistem aplikasi yang digu- nakan, begitu juga dengan keragaman sistem aplikasi di manajemen kepegawaian, kerarsipan, dan pengaduan pelayanan publik.

Penerapan TI yang tidak terstandar dan tidak terpadu ini justru mengakibatkan inefisiensi dan pemborosan dalam manajemen pemerintahan.

Dengan demikian, aksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang cepat, responsif, transparan, dan akuntabel.

Capaian dan Kendala

Proses percepatan pembangunan SPBE yang sedang berjalan yakni:

  • Rancangan awal model referensi arsitektur SPBE Nasional (sebagai input Perpres) telah tersedia dan Tim Penyusunan  Arsitektur SPBE Nasional telah terbentuk oleh Kemenpan RB
  • Kemenpan RB telah melakukan ujicoba purwarupa aplikasi umum pada:
    • Layanan pengaduan pelayanan publik di 180 K/L dan 448 Pemda
    • Layanan kepegawaian di 84 K/L dan 542 Pemda
    • 102 instansi telah menerapkan e-arsip SIKD dari 92 target instansi
  • Kemenkominfo masih dalam proses pengembangan FrontEnd dari Sistem Integrasi via API untuk Back- End: aplikasi kearsipan (SIKD), aplikasi kepegawaian Simpegnas, aplikasi pengaduan masyarakat (SPAN LAPOR), dan aplikasi SPBE lainnya
  • Terdapat dua target yang belum tercapai dan dapat menghambat pencapaian pada target lainnya. Oleh karenanya diharapkan agar pada periode berikutnya dua peraturan perundang-undangan in dapat segera ditetapkan, yaitu:
    • Penetapan Aplikasi Umum SPBE oleh KemenPANRB;
    • Permenkominfo tentang Kebijakan Umum Audit TIK
  • Kendala lainnya yaitu, Uji Coba Audit Aplikasi Umum oleh BPPT untuk menguji kesiapan teknologi juga masih berjalan lambat dan baru akan terlaksana di B21



K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kementerian/Badan Perencanan Pembangunan Nasional
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Badan Siber dan Sandi Negara
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi