To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Reformasi Pajak dan PNBP pada Triwulan VI

Beberapa masalah terkait penerimaan sektor perpajakan di antaranya adalah masih banyaknya celah peratur- an perpajakan telah dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak untuk melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan Wajib Pajak yang tidak jujur. Belum lagi dengan Wajib Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak yang tidak taat dalam penyampaian SPT. Akibatnya hasil pungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara menjadi tidak maksimal.

Aksi ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan tata kelola perpajakan menjadi transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan realisasi penerimaan negara yang mendekati proyeksi potensi.

Capaian dan Kendala

Secara umum, pelaksanaan sub-aksi ini cukup baik. Beberapa target tertangguh pada periode sebelumn- ya juga telah dipenuhi dengan baik pada periode B18 ini. Berikut adalah beberapa usaha yang terus dilakukan untuk mencapai sistem perpajakan modern, membuat sistem administrasi perpajakan menjadi lebih terintegrasi, pun dari sisi integrasi sistem penerimaan negara:

  • Surat permohonan izin prakarsa terkait harmonisasi Rancangan Perpres tentang Integrasi Data Keuangan telah terkirim kepada Presiden RI. Izin prakarsa ini telah disetujui oleh Presiden melalui
  • Surat Mensesneg Nomor - 497 /M.Sesneg/D-1/HK.03.02/ 07/2020 kepada Menteri Keuangan, tanggal 7 Juli 2020
  • Pemanfaatan sistem administrasi PNPB yang terintegrasi terjadi peningkatan pada PNBP SDA Proses perhitungan estimasi potensi penerimaan pajak berdasarkan data micro-social-economy yang tersedia pada sektor perikanan telah dilakukan
  • Pengawasan kepatuhan internal pada unit vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak) berkoordinasi dengan Itjen Kemenkeu telah terlaksana.

K/L/D Penanggung Jawab

  • Kementerian Keuangan