To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Capaian Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Bantuan Sosial pada Triwulan VI

Penyaluran bantuan sosial sampai saat ini masih dihadap- kan pada permasalahan akurasi basis data warga yang berhak menerima bantuan sosial. Peningkatan akurasi data penerima bansos sebagai prioritas nasional belum didukung dengan tata kelola yang baik mulai dari koordi- nasi antar K/L, kepastian anggaran, sistem monitoring dan evaluasi pemutakhiran data. Bantuan Sosial juga masih dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan politik berbagai pihak. Akibatnya permasalahan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran masih terus mengemuka. Aksi ini ini mendorong pembenahan basis data dengan pertukaran serta pemadanan data sehing- ga terbentuk basis data yang handal dan mutakhr sehingga distribusi bansos ke pihak-pihak yang tidak tepat bisa diminimalisir.

Capaian dan Kendala

  • Dari sisi proses dan output, untuk periode ini tidak terlalu banyak kemajuan karena kondisi pandemi Covid-19 sehingga prioritas dari Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab aksi difokuskan pada penyaluran Bansos Covid-19. Berikut gambaran yang bisa disampaikan pada periode B18 ini:

    • Tidak ada penetapan DTKS periode April 2020 dengan pertimbangan tidak maksimalnya pemutakh- iran DTKS di daerah karena adanya kebijakan social distancing. Daerah sedang fokus memproses data untuk penyaluran Bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19
    • Telah disampaikan arahan untuk perbaikan NIK bagi data penerima PKH yang tidak padan NIK kepada pendamping dan Dinas Sosial di daerah
    • Terjadi peningkatan DTKS sudah padan NIK dari 79,8% menjadi 81,39% Hasil pemadanan data petani di SIMLUHTAN mencapai 94,52%
    • Hasil pemadanan data petani di E-RDKK mencapai 99,29%
    • Telah terintegrasinya data petani di lingkup Kementerian Pertanian menuju satu data terkait petani di sistem SIMLUHTAN
    • Total penonaktivan/pemindahan segmen PBI Non DTKS hingga Juni 2020 mencapai 13.624.739 jiwa dari kurang lebih 39 juta
    • Sudah ada rancangan proses bisnis akses Dukcapil di sistem pendataan petani di Kementan yaitu daerah mengupload data ke pusat dilanjutkan dengan validasi NIK oleh pusat ke database Kemendagri

  • Tantangan berat yang masih dihadapi sub-aksi ini sampai sekarang adalah terkait isu akurasi data dimana tidak semua daerah melakukan pemutakhiran data dengan metode yang sama. Sebagian melakukan secara keseluruhan dan sebagian melakukan pemutakhiran administratif. Pandemi Covid ini menyadark- an Pemerintah Daerah akan tanggung jawab pemutakhiran data yang penting dilakukan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan.

K/L/D Penanggung Jawab:

  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Sosial
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Pendidikan
  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan