To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Cegah Korupsi: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum melalui Teknologi Informasi

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada hari Kamis, 5 November  2020 melaksanakan kegiatan Diskusi Webinar mengenai pencegahan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum melalui teknologi informasi. Kegiatan webinar ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri PPN/Bappenas – Suharso Monoarfa dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Upaya pencegahan korupsi terkait penegakan hukum memiliki tantangan berupa belum optimalnya koordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perkara, khususnya pertukaran informasi dan data lintas APH. Sejak KPK berdiri pada tahun 2004 hingga juni 2020, Tim Penindakan KPK telah menindak 22 orang hakim, 10 orang jaksa, 2 orang polisi, serta 12 orang pengacara, dengan demikian paling tidak 46 orang Aparat Penegak Hukum (APH) teridentifikasi terjerat kasus korupsi, hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Aparat Penegakan Hukum dan Negara, serta melindungi Aparat Penegak hukum dari sistem yang rentan korupsi, maka dibutuhkan reformasi sistem teknologi informasi yang dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses penanganan perkara untuk mencegah korupsi.  Sejak 2019, Stranas PK mengawal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan berbagai aksi pencegahan korupsi di 3 fokus, satu diantaranya adalah Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.



Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa yang hadir mewakili tim nasional Stranas PK mengatakan, “Kehadiran Stranas PK adalah cerminan komitmen kita semua dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, salah satu aksi yang dilaksanakan oleh Stranas PK di bidang reformasi birokrasi dan penegakan hukum adalah dengan melakukan aksi pencegahan korupsi percepatan pelaksanaan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi atau lebih dikenal dengan SPPT-TI”.

Lebih lanjut Menteri PPN/Bappenas menjelaskan bahwa dengan adanya sistem SPPT – TI yang mengintegrasikan sistem database di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Ditjen Pemasyarakatan untuk melakukan pertukaran data proses penanganan perkara pidana, diharapkan dapat mengidentifikasi indikasi awal jika ada penyimpangan dalam proses penanganan perkara. Aksi ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara sejak dari penyidikan tindak pidana dilakukan dan bagaimana kasus tersebut di tindaklanjuti, sebagaimana bisnis proses penegakan hukum.

Kegiatan webinar ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yang memberikan arahan kepada seluruh aparat hukum yang hadir pada acara tersebut. Beliau memberikan arahan bahwa di era teknologi saat ini, kita tidak bisa main-main dalam upaya menegakkan hukum untuk memberantas korupsi karena saat ini adalah satu era teknologi informasi yang semuanya serba digital dan instan sehingga aparat penegak hukum dituntut untuk selalu transparan dan akuntabel dalam menegakkan hukum. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi jika aparat penegak hukum tidak transparan dan akuntabel dalam menegakkan hukum.

Hadir dalam kegiatan webinar ini juga Indira Malik, Spesialis Pengolahan Informasi dan Data Utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjelaskan pentingnya peran teknologi informasi dalam pencegahan korupsi. “Teknologi Informasi dapat meningkatkan transparansi instansi dan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi, meningkatkan akuntablitas penegak hukum, mencegah adanya penyimpangan dalam proses penanganan perkara dan mencegah berlarut-larutnya penanganan perkara”.

Pencegahan korupsi juga tidak lepas dari peranan Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan proses hukum bagi para pelaku korupsi. Dalam kegiatan webinar kali ini, Kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Tipidkor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Drs. Djoko Purwanto yang menyampaikan bahwa Polri sangat mendukung upaya Stranas PK untuk mendorong percepatan pelaksanaan sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi, yang mengintegrasikan sistem database di Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka pertukaran data proses penanganan perkara pidana korupsi.

Lebih lanjut beliau mengatakan, “Polri akan terus mendukung Stranas PK untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan sinkronisasi pendataan penanganan pidana korupsi melalui pengiriman data SPDP yang termutakhir beserta dengan informasi penanganan perkara termasuk pengembangannya melalui SPDP Online”.

Hadir sebagai salah satu narasumber dari Kejaksaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Koordinator jaksa Agung Muda Pidana Khusus – Hendro Dewanto yang memaparkan praktik digitalisasi yang dilaksanakan di linkungan kejaksaan dalam menangani perkara.

“Program SPPT TI yang dilaksanakan oleh Kejaksaan telah menerapkan Case Management system (CMS) Pidana Umum dan Pidana Khusus di seluruh satuan kerja yang terdiri dari 33 Kejaksaan Tinggi dan 435 Kejaksaan Negeri. Kejaksaan saat ini terus mensosialisasikan program SPPT – ti dan CMS kepada seluruh aparat di satuan kerja terkait untuk mengimplementasikan sistem digital di lingkungan kejaksaan”, ujar Hendro Dewanto.

Untuk dapat mencegah korupsi dibutuhkan kerja sama, komunikasi dan juga kolaborasi oleh semua pihak dan instansi untuk dapat mewujudkan sistem penegakan hukum yang transparan dan akutanbel demi terciptanya Indonesia yang bebas dari korupsi.

TENTANG STRANAS PK

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Stranas PK dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh 5 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri.  

Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki 3 fokus utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.

Humas Stranas PK
Rizky J. Azuz
+62 818 733 460