To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Hanya 4 Kementerian/Lembaga Capai Nilai Sempurna dalam Aksi Pencegahan Korupsi

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah menyelesaikan laporan semester I 2019 yang menghimpun pelaksanaan program pencegahan korupsi di pemerintah pusat sebanyak 51 kementerian/lembaga (K/L) dan di pemerintah daerah ada 34 pemerintah provinsi dan 508 pemerintah kabupaten/kota.

Hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada semester I menunjukkan hanya ada 4 K/L yang mendapatkan nilai sempurna 100%. Keempat K/L yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya pencegahan korupsi itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (KemenkoPolhukam).

Sebaliknya terdapat 8 K/L yang performa kemajuan aksi pencegahan korupsinya masih rendah (di bawah 50%) yaitu: Kemenkominfo (30%), Bapeten (0%), OJK (0%), KemenPANRB (40%), KASN (13%), BPJS Ketenagakerjaan (0%), BPK (0%), dan BMKG (25%). Sisanya sebanyak 39 K/L memiliki rentang nilai capaian 50-90%.

Di antara aksi-aksi pencegahan korupsi yang wajib dilaksanakan kementerian/lembaga adalah: (1) Peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan; (2) Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan;  (3) Utilisasi NIK untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi; (4) Integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis;  (5) Penerapan manajemen anti suap; (6) Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; (7) Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa; (8) Optimalisasi penerimaan negara; (9) Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi; (10) Implementasi grand design strategi pengawasan keuangan negara; (11) Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana.

Metode Penilaian

Stranas PK yang dimandatkan Presiden melalui Perpres 54/2018 telah mewajibkan K/L untuk melaporkan akis-aksi pencegahan korupsi melalui sistem aplikasi monitoring jaga.id/monitoring. Sebanyak 51 K/L setiap triwulan harus mengirimkan laporan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang sudah ditetapkan disertai dengan data dukung. Laporan dan data dukung tersebut kemudian diverifikasi dan dianalisis keaslian dan nilai substansinya oleh tenaga ahli pada sekretariat nasional pencegahan korupsi yang berkantor di gedung KPK.

Penilaian diberikan oleh verifikator berdasarkan hasil analisis terhadap data dukung yang dikirim K/L sebagai penanggung jawab aksi dengan rentang nilai sebagai berikut: 0% jika tidak melaporkan; 25% jika melaporkan tetapi rendah nilai substansinya; 50% jika memenuhi sebagian kriteria penilaian; 75% jika memenuhi sebagian besar kriteria penilaian; dan 100% jika sempurna sesuai yang diharapkan.