To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi di Aceh Dinilai Stagnan

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (Lakpesdam PWNU) Aceh bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan hasil kajian implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Aceh ke Tim Stranas PK dan Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Rabu (25/9).

Laporan kajian implementasi Stranas PK di Aceh disampaikan dalam forum seminar publik yang digelar pada Selasa (24/9). Forum tersebut dihadiri oleh Ronny Dwi Susanto selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Neneng Widasari, anggota tim Stranas PK.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, mengatakan implementasi Stranas PK di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh berjalan stagnan. "Padahal Stranas PK ini merupakan Peraturan Presiden (Perpres Nomor 54 Tahun 2018) yang wajib dijalankan oleh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pencegahan korupsi di daerah," sebutnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9).
Baihaqi menyebut kajian MaTA dan Lakpesdam PWNU Aceh terkait implementasi Stranas PK di Aceh difokuskan pada dua hal. Pertama pada peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa. Sementara yang kedua pada perbaikan tata kelola sistem peradilan terpadu.

"Salah satu temuan yang belum diterapkan adalah konsolidasi pengadaan, yang merupakan hal mendasar dan penting dilakukan untuk mengantisipasi pemecahan paket-paket proyek pengadaan yang disinyalir berpotensi korupsi," ujar Baihaqi. Selain itu, kata Baihaqi, analisis pejabat fungsional di lingkungan unit pengadaan juga belum dilakukan.

MaTA dan Lakpesdam Aceh juga menyampaikan temuan lain seperti dugaan pengaturan pemenang pelelangan barang dan jasa. "Meskipun pelelangannya sudah satu pintu, namun oknum pejabat telah menetapkan pemenang meskipun proyek tersebut belum dilelang," kata Baihaqi.

Temuan lainnya, disebutkan masih banyak paket proyek yang pengadaannya masih menggunakan pola lama dan juga beberapa dipecah-pecah menjadi sejumlah paket agar bisa dilakukan Penunjukan Langsung (PL) oleh oknum-oknum pejabat.

"Selain itu, MaTA dan Lakpesdam PWNU Aceh juga menemukan adanya dugaan permainan harga barang sebelum perencanaan anggaran dilakukan. Artinya, potensi korupsi sudah didesain dari awal sebelum pekerjaan dengan kata lain telah ada pemufakatan jahat," kata Baihaqi.

Di sisi lain, Baihaqi menambahkan, MaTA dan Lakpesdam PWNU Aceh melihat ada kesan tidak serius yang ditunjukkan oleh beberapa pejabat. "Semua implementasi Stranas PK seakan-akan ditujukan kepada unit pengadaan barang dan jasa. Ini kan aneh, padahal unit ini hanya unit kecil yang perlu diawasi kinerjanya karena rawan disusupi oleh oknum-oknum pejabat," ujarnya.

Untuk itu, MaTA dan Lakpesdam PWNU Aceh meminta Tim Stranas PK dan KSP agar laporan pihaknya menjadi acuan untuk memprioritaskan Aceh dalam pengawasan dan pendampingan implementasi Stranas PK. "Ini bertujuan agar anggaran yang melimpah di Aceh tidak menguap tanpa output dan outcome yang jelas," tutur Baihaqi.

sumber: kumparan.com