To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • KPK Ajak Pemerintah Daerah Aktif Lakukan Aksi Pencegahan Korupsi

Solo, 25 September 2019 – Pemerintah daerah  diminta berperan aktif untuk melakukan aksi pencegahan korupsi dan melaporkan capaian aksi setiap tiga bulan sekali melalui aplikasi pelaporan online (jaga.id/monitoring). Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kordinator sekretariat nasional pencegahan korupsi menyinergikan berbagai agenda dan langkah strategis agar pencegahan korupsi, termasuk pelibatan unit kordinasi supervisi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan koordinasi dan supervisi di bidang pencegahan harus dipahami sebagai kerja kolaboratif antar semua elemen. “Pemerintah daerah harus aktif, selain melaksanakan rencana aksi juga melakukan pelaporan sehingga semua yang dikerjakan bisa terukur,” kata Alex dalam pembukaan acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas 2019) di Solo, Jawa Tengah.

Acara yang diselenggarakan bersama Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri oleh Wakil Kepala Daerah, Inspektorat dan Bappeda dari 34 Provinsi. KPK, lanjut Alex, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa program koordinasi dan supervisi menjadi bagian dari kerja kolaboratif untuk pencapaian aksi Pencegahan Korupsi.

“Peran Pemda selain menjadi penanggungjawab aksi, juga menjadi instansi terkait untuk aksi-aksi yang merupakan tanggung jawab Kementerian/Lembaga namun membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah,” tambahnya.

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020 terdiri dari 11 aksi yang berfokus pada tiga isu utama yakni Perizinan dan Penanaman Modal, Keuangan Negara serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Aksi ini dilaksanakan oleh 52 Kementerian/Lembaga dan 542 Pemerintah Provinisi dan Kabupaten/Kota di  seluruh Indonesia.

Aksi Pencegahan Korupsi  Pemerintah Daerah terdiri dari aksi  yang bersifat generik (sama untuk seluruh Pemerintah Daerah) dan Non Generik atau khusus (hanya untuk beberapa daerah saja). Aksi PK Pemda yang  bersifat generik meliputi pembentukan dan penguatan UKPBJ (unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Struktural di seluruh Kementerian /Lembaga dan Pemda, dan  penerapan e-katalog lokal di  seluruh  provinsi.

Aksi PK Pemda Non Generik (khusus) meliputi implementasi One Map Policy di 5 provinsi (Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Barat dan Papua serta seluruh kabupaten/kota) dan peningkatan efisiensi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan di 5 provinsi yang meliputi provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, KPK juga memberikan penguatan strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan Stranas Pemberantasan Korupsi kepada seluruh Humas Pemda se-Indonesia. Strategi komunikasi efektif dibutuhkan untuk penyampaian pesan mengenai pencegahan korupsi kepada masyarakat dan mengajak mereka berperan aktif didalamnya.