To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Mengajak Pemerintah Daerah Lebih Efektif Mencegah Korupsi

Solo – Selama dua hari terakhir, 25-26 September 2019 Kementerian Dalam Negeri bersama Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah. Rakor membahas tiga hal pokok: koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi.

Peserta rakor terdiri dari KPK, tim inspektorat jenderal Kementerian Dalam Negeri, wakil gubernur, wakil bupati/wali kota, inspektur provinsi, inspektur kabupaten/kota, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, kepala bagian humas pemerintah daerah, dan admin monitoring centre for prevention (MCP) atau aplikasi jaga.id/monitoring.

Narasumber rakor antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh, Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bimo Wijayanto.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ikut hadir dalam pembukaan rakor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Menteri Dalam Negeri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekjen Kemendagri, menyatakan, efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Namun di sisi lain, pemerintah juga mengakui masih ada kekurangan sumber daya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Padahal pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pencegahan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kuantitas dan kualitas SDM APIP belum memadai secara nasional menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Padahal salah satu syarat agar organisasi pengawasan berjalan efektif antara lain harus memiliki SDM yang efektif,” ujar Hadi membacakan sambutan mendagri.

Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kantor Staf Presiden tengah  menghitung besaran jumlah APIP yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif, dengan menghitung beban kerjanya.
Rencana aksi

KPK yang menjadi narasumber utama dalam rakor meminta pemda  berperan aktif melakukan aksi pencegahan korupsi dan melaporkan capaian aksi setiap tiga bulan sekali melalui aplikasi pelaporan online (jaga.id). KPK  sebagai kordinator sekretariat nasional pencegahan korupsi berupaya menyinergikan berbagai agenda dan langkah strategis agar pencegahan korupsi berjalan efektif dan sukses. Termasuk dengan melibatkan unit kordinasi supervisi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama inspektur di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan koordinasi dan supervisi di bidang pencegahan harus dipahami sebagai kerja kolaboratif dengan pemerintah daerah. Namun dia  meminta agar pemerintah daerah lebih aktif melakukan pelaporan agenda aksi strategi pencegahan korupsi agar keberhasilannya terukur.

 “Pemerintah daerah harus aktif, selain melaksanakan rencana aksi juga melakukan pelaporan sehingga semua yang dikerjakan bisa terukur,” kata Alex.

KPK, lanjut Alex, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa program koordinasi dan supervisi menjadi bagian dari kerja kolaboratif untuk pencapaian aksi pencegahan korupsi.
Peran aktif pemda dan keterlibatan mereka dalam menjalankan rencana aksi akan menjamin keberhasilan strategi pencegahan korupsi secara nasional. Rencana aksi pencegahan korupsi terdiri dari rencana umum (generik) yang berlaku untuk semua pemda dan rencana khusus untuk sejumlah daerah.

Rencana umum aksi pencegahan korupsi meliputi pembentukan dan penguatan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) struktural di seluruh kementerian /lembaga dan pemda, dan  penerapan e-katalog lokal di  seluruh  provinsi. Sementara rencana khusus  pencegahan korupsi meliputi implementasi kebijakan satu peta atau one map policy di 5 provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Barat dan Papua serta seluruh kabupaten/kota, dan peningkatan efisiensi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan di 5 provinsi yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Inovasi Pengawasan

Selain mengikuti rakor, sejumlah pemda juga menggelar pameran inovasi pengawasan. Pameran digelar tak jauh dari lokasi rakor. Empat pemda peserta pameran yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Gorontalo kebetulan merupakan empat dari lima pemda meraih penghargaan kinerja pengawasan terbaik.
Salah satu peraih penghargaan, Pemprov Jateng dalam setahun terakhir ini mulai membangun aplikasi pengawasan digital. Meski masih berbasis web, aplikasi pengawasan internal Pemprov Jateng Whistle Blowing System (WBS) yang diluncurkan sejak November 2018 lalu, makin memudahkan aparatur sipil negara untuk melaporkan dugaan penyimpangan maupun korupsi yang dilakukan atasannya.

“Cukup dengan login menggunakan NIP (nomor induk pegawai), pegawai bisa melaporkan dugaan penyimpangan atasannya. Tentu saja kami akan merahasiakan identitas pegawai yang melapor,” ujar salah satu pegawai di Inspektorat Provinsi Jateng, Isa Thoriqi.

WBS dioperasikan oleh tim dari Inspektorat Provinsi Jateng. Menurut Isa, dengan WBS, diharapkan pegawai di lingkungan Pemprov Jateng tak lagi khawatir jika ingin melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan rekan atau atasannya. Admin yang mengelola WBS disumpah menjaga kode etik untuk merahasiakan pelapor dugaan penyimpangan tersebut. Mirip dengan Provinsi Jateng, Provinsi Jabar juga memiliki aplikasi berbasis web yang bisa diakses melalui situs resmi Inspektorat Provinsi Jabar yakni e-daulat atau desk akuntabiitas secara elektronik. Sejak diluncurkan, menurut salah satu pegawai di Inspektorat Jabar, Nia Kania, pihaknya banyak mendapatkan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang hingga pelanggaran etika yang dilakukan pegawai maupun pejabat.

“Laporannya macam-macam, dari soal urusan rumah tangga sampai penyalahgunaan wewenang,” kata Nia.