To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Pelatihan Implementasi Stranas PK untuk CSO Antikorupsi

Selasa tanggal 21 Mei 2019 di Swissbell Hotel Jakarta telah diadakan kegiatan Pelatihan Pemantauan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam rangka pelibatan CSO (Civil Society Organization) dalam proses pemantauan Aksi-Aksi Pencegahan Korupsi. Dari Tim Stranas PK dihadiri oleh Syahril Sangaji dan Dedi Haryadi sebagai narasumber. Kegiatan ini dihadiri sekitar 20 orang. Salah satu agenda pokok yang dibahas adalah mengenalkan program Stranas dan Aksi-Aksinya serta sistem monitoring dan evaluasi kepada CSO, yang mencakup ketiga fokus utama Stranas PK yakni Fokus 1 Perijinan dan Tata Niaga, Fokus 2 Keuangan Negara, dan Fokus 3 Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Penyampaian materi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mencakup 11 aksi yaitu:

  • Aksi 1: Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanganan Modal;
  • Aksi 2: Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstratif, Kehutanan dan Perkebunan;
  • Aksi 3: Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bansos dan Subsidi;
  • Aksi 4: Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis;
  • Aksi 5: Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta;
  • Aksi 6: Intergrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik;
  • Aksi 7: Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Aksi 8: Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non Pajak;
  • Aksi 9: Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  • Aksi 10: Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa;
  • Aksi 11: Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana

Sasaran dari kegiatan pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan awareness terhadap Stranas PK. ICW menyampaikan pandangannya terhadap Stranas PK, dimana ICW menetapkan 2 aksi yakni PBJ dan Penegakan hukum sebagai aksi PK yang akan dimonitor oleh CSO daerah (Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Riau, Sulawesl Selatan, Aceh, dll).

Untuk aksi penegakan hukum yang melibatkan Satker APH di daerah, karena penangung jawab ada di K/L, maka CSO berharap dapat memberikan masukan kepada K/L berdasarkan temuan di lapangan. Sementara dalam melakukan pemantauan di daerah, CSO disediakan tools pemantauan oleh ICW.

Untuk tahap monitoring, CSO daerah akan melakukan pemantauan substantif terkait progress yang terjadi di lapangan. Metode pengumpulan data dengan wawancara tatap muka pemangku kepentingan dan document review, sehingga hasilnya nanti bisa menjadi masukan/pembanding bagi verifikasi administrasi yang dilakukan Setnas PK.