To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap di Kawasan Bandar Udara

Kegiatan yang dihadiri perwakilan perusahaan-perusahaan BUMN yang beroperasi di kawasan Bandara Soekarno Hatta seperti PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura II dan Perum LPPNPI  dilaksanakan pada Rabu, Rabu, 22 Mei 2019. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari deklarasi Zona Integritas (ZI), salah satu Sub Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dimana penerapan sistem manajemen anti suap menjadi salah satu perimeter untuk menuju kawasan berintegritas, secara khusus di kawasan bandar udara. ZI merupakan sub-aksi Stranas PK yang beririsan dengan aksi Manajemen Anti Suap di Korporasi (sektor swasta), di mana di kawasan bandar udara yang merupakan salah satu target ZI, beroperasi perusahaan-perusahaan BUMN yang secara khusus juga merupakan salah satu target pelaksana aksi Manajemen Anti Suap yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian BUMN sebagai salah satu K/L penanggung jawab aksi. Hadir tim ahli dari Setnas Pencegahan Korupsi sebagai narasumber yaitu Ajarani Djandam dan Neneng Widasari.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan gambaran umum terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Sekretariat Nasional Stranas PK, memberikan gambaran latar belakang dan tujuan aksi Manajemen Anti Suap dan sub aksi Zona Integritas sebagai bagian dari Aksi Stranas PK yang terfokus, terukur dan terdampak, dan melakukan diseminasi atau uji coba pendalaman Panduan Pencegahan Korupsi (Panduan CEK) oleh Profit (Profesional Berintegritas) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK dalam penyebaran kuisioner sebagai simulasi. Panduan CEK merupakan salah satu referensi panduan yang digunakan oleh perusahaan target piloting dalam menerapkan sistem manajemen anti suap.

Highlight Pembahasan antara lain:

  • Aksi Manajemen Anti Suap sebagai salah satu aksi Stranas PK yang implementasi dan ukuran keberhasilan (UK) nya telah ditargetkan s/d B24 (Desember 2020), K/L penanggung jawab aksi -terutama Kementerian BUMN;
  • Panduan CEK dari Profit Dikyanmas KPK sebagai salah satu referensi yang dapat digunakan sebagai panduan penerapan sistem manajemen anti suap, komponen verifikasinya standar dan applicable;
  • Mendapat masukan dari stakeholders yang menerima pemaparan, jenis pelayanan publik apa saja di kawasan bandara ini yang teridentifikasi high risk
  • Sistem yang telah dibangun dan berjalan selama ini di kawasan bandara yang sudah terbukti meminimalisir potensi terjadinya penyuapan di tingkat operations, contoh pemesanan kursi pesawat yang telah online dan menutup kemungkinan terjadinya transaksi antara penumpang dan petugas check in counter.

Output dari kegiatan ini adalah tumbuhnya komitmen dari 3 perusahaan BUMN (PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura II dan Perum LPPNPI) untuk menerapkan sistem manajemen anti suap dan untuk direkomendasikan kepada Kementerian BUMN agar dapat diidentifikasikan sebagai tambahan target perusahaan piloting dalam program penerapan sistem manajemen anti suap.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Direncanakan untuk membuat pertemuan berikut untuk pendalaman materi sistem manajemen anti suap yang lebih detail; 2) Form simulasi yang telah diisi akan dikembalikan pada pertemuan berikutnya. Dari hasil simulasi dapat dilakukan penilaian kesiapan perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan pemaparan untuk menerapkan sistem manajemen anti suap; 3) Hasil penilaian akan menjadi salah satu pendukung bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sudah bisa diidentifikasikan sebagai target piloting yang juga direkomendasikan kepada Sekretaris Kementerian BUMN.