To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Penyusunan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Penguatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)

Senin - Selasa tanggal 27-28 Mei 2019 di Hotel Margo Depok, telah diadakan Konsinyering Penyusunan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam rangka Strategi Pencegahan Tindak Pidana bagi Korporasi. Perwakilan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang hadir adalah Muhammad Isro dan Fridolin Berek.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

  • Pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya terkait dengan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, jangka waktu, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)
  • Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi dan UKM, yang merupakan penjabaran dari MoU yang meliputi penguatan, sinkronisasi, pemanfaatan data maupun peningkatan kapasitas SDM Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership).

Kegiatan dihadiri sekitar 50-100 orang dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Koperasi dan UKM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Relevansi isu pencegahan korupsi terletak pada Fokus Perijinan dan Tata Niaga, dengan aksi Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstratif, Kehutanan dan Perkebunan. Output dari Kegiatan ini adalah Draft MoU dan Perjanjian Kerja Sama Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership).

Highlight pembahasan dalam konsinyering ini antara lain:

  • Judul MoU disepakati adalah penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (Beneficial Ownership) dalam rangka pencegahan tindak pidana bagi korporasi
  • Ruang lingkup MoU meliputi: penguatan data Beneficial Ownership para pihak, sinkronisasi data Beneficial Ownership para pihak, pemanfaatan data Beneficial Ownership, peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai maksud dan tujuan nota kesepahaman ini.
  • Data-data yang dipertukarkan meliputi data korporasi, pajak, minerba, migas, tenaga listrik, energi baru terbarukan, pertanahan, perkebunan, koperasi.

Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti adalah:

  • Penandatanganan MoU direncanakan akan dilakukan pada akhir Juni 2019
  • Perjanjian Kerja Sama akan dilakukan oleh eselon 1 dari masing-masing Kementerian yang mewakili
  • Akan ada pertemuan lanjutan, untuk memfinalisasi MoU dan Perjanjian Kerja Sama serta pertemuan teknis dalam rangka persiapan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama.