To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

Dihadiri lebih dari 50 peserta dari Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah, kegiatan Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit dalam Penyelenggaraan Manajemen ASN berlangsung meriah dan dinamis. Acara yang diikuti oleh perwakilan dari 3 provinsi se-Kantor Regional (Kanreg) XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) – Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara – berlangsung selama 2 hari bertempat di Ballroom Hotel New Saphire Yogyakarta.

Selain untuk konsolidasi internal Kanreg XI BKN, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap konsep-konsep pelaksanaan sistem merit. Itulah kenapa pada hari pertama di malam hari, diadakan talkshow yang menghadirkan narasumber dari Stranas Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), selain pemaparan best practice oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan pertama, Prof. Sofian Effendi sebagai Kepala KASN menekankan pada pentingnya pelaksanaan manajemen ASN berbasis merit guna mendukung visi Indonesia 2025. Di mana Prof. Sofyan mengingatkan kita semua bahwa Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga di Asia dalam hal daya saing di bidang sumber daya manusia. Secara spesifik, Prof Sofyan menyoroti beberapa kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan manajemen ASN di Indonesia selama ini. Pertama, terkait Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di pemerintah daerah yang dijabat oleh kepala daerah. “Sebaiknya jabatan PPK tidak lagi dipegang oleh kepala daerah yang notabene jabatan politik, sehingga ASN dalam pelaksanaan tugasnya bisa lebih mandiri tidak terganggu oleh intervensi politik kepala daerah”, tegasnya.

Kendala Kedua, terkait tumpang tindih kewenangan antara kementerian/lembaga yang mengelola ASN, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Sehingga diusulkan agar sebaiknya untuk pengelolaan ASN cukup satu lembaga saja yang mengaturnya, sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju seperti Australia yang memiliki Public Service Commission untuk mengelola dan mengawasi the Australian Public Service (APS).

Pada sesi berikutnya Audy Wuisang dari Stranas PK menjelaskan dari sisi pencegahan korupsi, di mana banyak implikasi kerugian yang muncul jika tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin. Stranas PK hadir termasuk untuk mencegah terjadinya jual beli jabatan Aksi Sistem Merit. Selain itu, praktik spoil atau dikenal dengan patronage system juga menjadi kendala dalam pelaksanaan manajemen ASN yang profesional dan berintegritas, di mana setiap kepala daerah terpilih selalu menawarkan atau memberikan jabatan-jabatan tinggi kepada pendukung, teman, dan sanak saudaranya sebagai balas jasa. “Oleh karenanya saya mendukung apa yang disampaikan Prof Sofian agar kepala daerah tidak lagi diberikan kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kewenangan. Jika perlu ASN bisa berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri sehingga proses mutasi, rotasi, dan promosi ASN tidak mudah dilakukan kepala daerah dengan sesuka hati”, tambahnya.

Pada sesi ketiga, Kepala BKD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Femmy Sulu dengan tegas mengatakan ia lebih mudah melaksanakan sistem merit di daerahnya karena adanya dukungan dan komitmen dari Gubernurnya. Sebagai contoh, rekomendasi terkait pemberhentian 12 PNS yang terkena kasus pidana korupsi dengan cepat direspon oleh Gubernur dengan mengeluarkan SK pemberhentian.

Terakhir, Kepala Kanreg BKN XI menutup dengan sekali lagi mengingatkan bahwa terdapat 8 aspek atau kriteria bagi pelaksanaan percepatan sistem merit yang ideal. Ke delapan aspek tersebut adalah perencanaan kebutuhan, pengadaan CPNS, pengembangan karir dan peningkatan kompetensi, mutasi/rotasi, manajemen kinerja, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.