To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020 di Papua

Kamis 23 Mei 2019 Pk 09.00 - 13.30 WIT di Hotel Sahid Entrop Kota Jayapura, telah diadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah 2019-2020. Sebagai narasumber utama adalah Ganda Situmorang, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang menjadi PIC Wilayah Provinsi Papua. Agenda aksi pencegahan korupsi di Provinsi Papua berfokus pada Perijinan dan Tata Niaga, aksi perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan. Turut hadir dalam Rakor adalah Wakil Gubernur Papua, para Bupati, Walikota, Sekda, Inspektorat dan Kepala SKPD terkait se Provinsi Papua. Selepas acara ada sesi konferensi pers lokal Wagub, Inspektur dan Stranas PK.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah:

  • Tindak Lanjut Sosialisasi Stranas PK tanggal 13 Maret di Istana Negara, khususnya aksi PK Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Papua
  • Reviu capaian B03 dan Tindak Lanjut B06
  • Diskusi dan menerima aspirasi dari Pemda Papua.

Kegiatan dihadiri oleh kurang lebih 80 orang terdiri dari Wagub, Bupati, Walikota, Sekda, Inspektorat dan kepala dinas SKPD terkait. Adapun output dari kegiatan adalah afirmasi dari Pemda se-provinsi Papua untuk melaksanakan Aksi PK dari Stranas sebagai alat bantu bagi mereka untuk pencegahan korupsi. Agenda pokok pembahasan antara lain:

  • Paparan dan pemahaman tentang Stranas PK dan hubungannnya dengan Korsupgah KPK
  • Paparan terarah untuk aksi Kebijakan Satu Peta dan aksi UKPBJ serta pelaporan melalui jaga.id.

Adapun pandangan dari Wagub dan beberapa Bupati menyampaikan aspirasi dengan suara senada terkait Otsus Papua, supaya pemerintah pusat aware tentang status Otsus Papua yang diberikan sendiri oleh pemerintah pusat dengan UU 21 dimana di dalamnya ada MRP dan produk-produk aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua seperti Perdasus hak ulayat dsb. Dari para Bupati, ada masalah infrastruktur khususnya listrik dan internet di lebih kurang 14 kabupaten di Papua sehingga untuk sekarang ini sangat kewalahan dengan sistem pelaporan triwulanan Stranas melalui website jaga.id. Mereka harus menyewa pesawat untuk ke kota / kabupaten terdekat dengan biaya tinggi hanya untuk mengisi pelaporan via internet di jaga.id.

Bupati Boven Digul menyatakan ada konflik lahan antara hak ulayat dengan kebun perusahaan sawit yang diharapkan bisa didorong penyelesaian konflik melalui aksi Kebijakan Satu Peta. Usulan lainnya seperti supaya ada format pelaporan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Papua, misalnya dengan pelaporan offline, laporan dan data dukung di kumpulkan oleh/ke Inspektorat Provinsi untuk kemudian disampaikan ke Setnas Stranas.