To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Stranas PK dorong Percepatan Pemenuhan APIP di Daerah

Stranas PK melalui aksi pencegahan korupsi 2021 -2022 mengenai Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam program pengawasan pemerintah, pada Selasa 20 Juni 2021 mengadakan diskusi mengenai fakta-fakta yang terjadi seputar APIP.

Saat ini jumlah SDM auditor jauh dibawah kebutuhannya, berdasarkan informasi dari website resmi BPKP, jumlah auditor saat ini baru sebanyak 15.368 orang dari total kebutuhan 46.560 orang. Bearti baru 23.58% yang dipenuhi dari total kebutuhan.

Kekurangan jumlah APIP saat ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

  1. Ketidakcukupan anggaran pelaksanaan tugas APIP
  2. Lemahnya independensi karena ketidaksesuaian kelas jabatan
  3. Tidak jelasnya pelaksanaan tugas dan fungsi APIP didaerah
  4. Pemenuhan formasi APIP yang tidak menjadi prioritas
  5. Kompentensi dari APIP yang tidak memadai

Pada diskusi yang dihadiri oleh Pahala Nainggolan – Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK/Koordinator Pelaksana Stranas PK, Dr. Ir. Alex Denni, M.M - Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Herda Helmijaya selaku Koordinator Harian Stranas PK terungkap bahwa pemenuhan APIP ini belum menjadi prioritas di Daerah dan dibutuhkan regulasi Top – Down untuk mendorong daerah dalam memenuhi kebutuhan formasi APIP.

Stranas PK terus berkoordinasi dengan KemenpanRB dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mendorong percepatan penguatan peran APIP dalam program pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik. APIP merupakan komponen utama dan terpenting dalam pencegahan korupsi. Saat ini, peran APIP masih jauh dari harapan yang terlihat dari masih maraknya kasus korupsi di kementerian lembaga dan pemerintah daerah dimana seharusnya APIP sudah dapat mendeteksinya terlebih dahulu dan mengupayakan pencegahannya.

Upaya percepatan pemenuhan dibutuhkan untuk dapat segera mendorong pemenuhan kebutuhan APIP terutama di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Alex Denni menghimbau setiap daerah yang menjadi prioritas dapat segera mengajukan permohonan untuk pemenuhan kebutuhan APIP di daerahnya.

Bapak Alex Denni selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa untuk melakukan pencegahan korupsi diperlukan perubahan mind set dari ASN terlebih dahulu, karena dengan adanya perubahan mind set maka secara langsung akan merubah tingkah laku para ASN tersebut. Bapak Alex juga mengharapkan di masa yang akan datang, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat mengakomodir  program pengawasan pemerintah melalui integrasi teknologi didalam sistem SPBE, sehingga  program pengawasan pemerintah dapat dilakukan dengan menganalisa data yang masuk kedalam SPBE sehingga tidak lagi memerlukan sumber daya manusia. Ini dapat memperkecil kemungkinan kesalahan dalam menganalisa data serta mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi.