To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Stranas PK Gelar Webinar Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pencegahan Korupsi

 Penataan Ruang untuk Kepastian Usaha dan Manfaat Optimal untuk Masyarakat

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada hari Selasa, 13 Oktober 2020 menggelar kegiatan webinar dengan tema “Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pencegahan Korupsi”. Pada kegiatan yang berlangsung secara online membahas lebih dalam mengenai penataan ruang untuk kepastian usaha dan manfaat optimal untuk masyarakat.  Acara yang dihadiri secara langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Firli Bahuri dan dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Bapak Sofjan Djalil.

Isu strategis penataan ruang yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kerap terjadinya konflik kepentingan dan belum selarasnya pembangunan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, dan prasarana wilayah. Inkonsistensi kebijakan dan lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan tujuan utamanya, diantaranya sering dijadikan sebagai bagian dari transaksi politik contohnya dalam pelaksanaan Pilkada sebagai bentuk imbal/jasa melalui mekanisme pemberian izin yang tidak sesuai peruntukan. Dalam berbagai kondisi diatas, penataan ruang sering menjadi lahan yang subur untuk terjadinya praktik korupsi.

Bapak Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan, “Perizinan dan pemanfaatan ruang sangat krusial perannya karena seluruh kegiatan pembangunan berlangsung dalam ruang atau wilayah yang sejatinya terbatas. Untuk itu perlu penataan ruang yang adil, baik untuk pelaku usaha maupun untuk masyarakat. Perlu kepastian pemberian izin yang sesuai dengan rencana peruntukkan dan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan baik dari tingkat nasional hingga daerah”.

Dalam pidato pembukaannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofjan Djalil mengatakan, “Transparansi adalah salah satu obat mujarab untuk mencegah korupsi, pelayanan yang dilakukan secara digital dapat menghilangkan praktik-praktik yang selama ini menyimpang, memotong proses birokrasi yang panjang dan lama, semua menjadi transparan, cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat”.

Pada kegiatan webinar yang dilaksanakan di Jakarta, diperagakan alur kerja permohonan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) yang merupakan single portal  yang digunakan dalam pengajuan izin usaha/izin lokasi. Sistem OSS saat ini sudah terintegrasi dengan GISTARU untuk pengajuan izin usaha/izin lokasi tanpa komitmen dan juga aplikasi Si Cantik untuk izin usaha/izin lokasi dengan komitmen.

“Dengan permohonan izin usaha yang saat ini telah menggunakan OSS, semua perizinan telah distandarisasi dari proses bisnis, format izin, identitas pelaku usaha dan terintegarsi secara elektronik. Durasi untuk pengeluaran izin pun menjadi lebih singkat, saat ini izin dapat dikeluarkan dalam waktu maksimal 10 hari. Dengan OSS ini pun proses pengawasan lebih dapat dikendalikan dengan dibentuknya satgas sebagai pengawalan” ujar Achmad Idrus, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

OSS kini dapat memanfaatkan informasi rencana tata ruang yang terdapat dalam Gistaru, dan data rencana tata ruang yang digunakan adalah rencana tata ruang yang telah disahkan melalui peraturan daerah. Pada daerah yang sudah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) digital, OSS akan menampilkan peta digital yang sudah terhampar RDTR di daerah tersebut. Jika lokasi yang dipilih pelaku usaha sudah sesuai peruntukannya dan sesuai dengan RDTR maka izin lokasi dapat dikeluarkan tanpa komitmen.

Saat ini terdapat 68 Perda RDTR yang tersebar pada 20 provinsi di seluruh Indonesia, dimana 22 RDTR Digital sudah dapat diakses melalui Sistem OSS dan 12 RDTR Digital sedang dalam proses integrasi dengan Sistem OSS.

“Rencana Tata Ruang dapat memberikan kepastian kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan di daerah dan sebagai dasar dalam pemberian perizinan berusaha. Diperlukan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian 14 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota yang belum ditetapkan dan 57 RDTR OSS sesuai target di tahun 2020”, jelas Ibu Hari Nur Cahya Murni, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Acara webinar kali ini dihadiri oleh rekan-rekan dari Kementerian Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dengan total peserta lebih dari 500 peserta pada zoom webinar dan lebih dari 3.000 viewers pada live streaming youtube.


Tentang Stranas PK

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Stranas PK dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh 5 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri.  

Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki 3 fokus utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.

Humas Stranas PK
Rizky J. Azuz
+62 818 733 460