To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Tim Stranas PK Kunjungi Pelabuhan Kelas I Banten Untuk Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan

Dalam mempersiapkan National Logistic Ecosystem (NLE) pemerintah dihadapkan pada sejumlah tantangan, yakni tumpang tindih regulasi, ego sektoral intansi pemberi layanan, hingga kerahasiaan data oleh pemangku kepentingan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan NLE yaitu dengan melakukan pembenahan tata kelola dan regulasi, serta komitmen semua pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Untuk mendukung program NLE pemerintah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui salah satu aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2021 yaitu Peningkatan Layanan dan Pemangkasan Birokrasi di Kawasan Pelabuhan, beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Pelabuhan Kelas I Banten untuk mengetahui bagaimana tata laksana kelola di pelabuhan tersebut

Bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Stranas PK mengunjungi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten serta beberapa Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang ada di Banten. Dalam kunjungannya selama 2 hari pada tanggal 16-17 Juni 2021 yang lalu, Stranas PK menemukan banyak dari tata kelola layanan yang harus ditingkatkan di Pelabuhan Kelas I Banten agar dapat melayani secara optimal.

Dalam kunjungan tersebut ditemukan banyak pelayanan dan aktivitas yang dilaksanakan di Pelabuhan Banten tidak terintegrasi ke dalam sistem aplikasi nasional sebagaimana Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2016 yaitu sistem aplikasi Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.

Dalam kunjungan ini dijumpai pula beberapa hal yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan bisa mengakibatkan hilangnya penerimaan negara pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti:

  1. Penggunaan sistem aplikasi yang berbeda oleh Kantor Kesyahbananan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten dengan sistem yang dimiliki oleh Dirjen Perhubungan Laut yaitu sistem Inaportnet. Penggunaan sistem aplikasi yang berbeda ini mengakibatkan adanya perbedaan data transaksi/layanan yang dimiliki oleh KSOP dengan data yang ada pada Dirjen Perhubungan Laut
  2. Masih adanya mekanisme pembayaran yang dilakukan secara manual serta layanan tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, penyuapan serta negosiasi di Pelabuhan.
  3. Banyaknya Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang belum terdata di sistem Inaportnet mengakibatkan aktivitas yang dilakukan di masing-masing TUKS tidak teridentifikasi. Di Pelabuhan Banten sendiri teridentifikasi ada 66 TUKS yang belum terdaftar dan termonitoring dalam sistem aplikasi Inaportnet.

“Stranas PK mendorong perbaikan proses tata kelola dan layanan di Pelabuhan Kelas I Banten dengan melakukan integrasi semua sistem tata kelola dan layanan ke dalam sistem Inaportnet yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan”, ujar Herda Helmijaya, Koordinator Harian Sekretariat Stranas PK.

“Saat ini KSOP Kelas I Banten sedang berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan laut untuk melakukan semua integrasi tata kelola dan layanan Pelabuhan Kelas I Banten dan diharapkan proses integrasi dapat selesai paling lambat akhir Juni 2021”, tambah Herda Helmijaya Koordinator Harian Stranas PK

Tim Stranas PK akan terus memonitor proses integrasi dan perbaikan yang dilakukan oleh Pelabuhan Banten dan juga akan mendorong Peningkatan Layanan dan Pemangkasan Birokrasi di Kawasan Pelabuhan lainnya yaitu  Tanjung Priok – Jakarta, Tanjung Perak – Surabaya, Tanjung Mas – Semarang, Belawan – Medan, Soekarno Hatta – Makassar, Batu Ampar – Batam, Semayang – Balikpapan, Pelabuhan Merak , Pelabuhan Kendari New Port dan Pelabuhan Samarinda.