To Top

Berita Stranas PK

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

  • Home
  • Berita
  • Workshop Penguatan Sistem Pengawasan Desa Berbasis Kolaborasi

Kamis, 24 Mei 2019, Biro Hukum Kementerian Desa PDT berinisiatif menyelenggarakan workshop ini dengan tujuan sebagai langkah awal dalam penyusunan pedoman pengawasan dana desa. Kegiatan diinisiasi oleh Biro Hukum Kemendesa. Acara dipandu sepenuhnya oleh Kepala Biro Hukum, Undang Mupogal. Pengantar diskusi disampaikan oleh Sekjen KemenDesa. Frida Rustiani dan Dedi Haryadi sebagai penanggungjawab aksi pengawasan keuangan desa menghadiri kegiatan ini.

Kehadiran pada workshop ini bertujuan untuk mendapatkan informasi antara lain: a) Kegiatan berbagai stakeholder terkait pengawasan dana desa;. b) Menginformasikan mengenai aksi-aksi STRANAS khususnya Pengawasan Keuangan Desa; c) Mendapatkan masukan pada grand design Pengawasan Keuangan Desa. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Kepolisian, Kejagung, Satgas Desa, BPKP. Kemendagri dan BPK.

Output dari kegiatan ini adalah adanya kesepakatan agar gagasan ini dilanjutkan dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Stranas PK. Pokok bahasan dalam workshop ini adalah Biro Hukum dan Sekjen Kemendesa, tidak mengetahui mengenai Aksi Grand Design Pengawasan Keuangan Desa Stranas PK. Sehingga kegiatan ini sebenarnya tumpang tindih dengan aksi Stranas PK. Stranas PK mengingatkan peserta bahwa terdapat platform dana desa yang berbeda antara Kemendagri dan KemenDesa yang perlu disamakan terlebih dahulu, sehingga design pengawasan menjadi tepat subjek dan tepat objek.

Rekomendasi yang dikemukakan dalam workshop ini adalah mendorong KemenDesa untuk berkoordinasi dengan lebih baik dengan Ditjen PPMD yang selama ini telah terlibat dalam diskusi-diskusi aksi Stranas PK. Bersama Tim perumus di Biro Hukum dan PPMD menyusun draft awal grand design pengawasan keuangan desa.