To Top

Keuangan Negara

Fokus kedua strategi nasional pencegahan korupsi

  • Home
  • Fokus Aksi
  • Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara, pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni penerimaan (revenue) dan belanja (expenditure). Apa saja manfaat dari sisi penerimaan dan belanja keuangan negara?

  • Manfaat dari sisi penerimaan, yaitu Tercapainya target penerimaan negara sehingga pelayanan public dan pembangun menjadi optimal dan tepat sasaran
  • Manfaat dari sisi belanja, yaitu Tercapainya target pembangunan social terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Apa saja tantangan dan upaya yang berkaitan dengan Keuangan Negara?


Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, tersusunlah Aksi-Aksi dengan Sub-Aksi sebagai berikut:

1. Aksi Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Manfaat :
Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Pusat dan dan Daerah meningkat.

Capaian Aksi per B15:



Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Integrasi Perencanaan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Masalah utama sistem perencanaan dan penganggaran nasional saat ini adalah  tidak terintegrasi dan juga kurang sinerginya  sistem perencanaan dan penganggaran  baik di pusat, di daerah maupun pusat dengan daerah. Seringkali terjadi apa yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Pengalokasian anggaran juga tidak mencerminkan prioritas yang ditetapkan. Akibatnya terjadi inefesiensi, inefektivitas dan  tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Implementasi aksi ini diharapkan dapat menciptakan: 1) proses perencanaan dan penggangaran yang transparan, partisipatif, dan  akuntabel; 2) dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas; 3) program dan belanja pemerintah menjadi efesien dan efektif.

2. Aksi Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Manfaat :
•    Proses pengadaan menjadi lebih profesional, transparan, efisien
•    Kualitas Barang dan Jasa menjadi lebih baik karena diadakan sesuai harga dan spesifikasinya.

Capaian Aksi per B15:



Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Korupsi pada pengadaan barang dan jasa merupakan yang tertinggi di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena lembaga atau unit pengadaan barang dan jasa belum independen dan belum didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. ULP dan kelompok kerja yang merupakan unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa masih bersifat ad-hoc (tiap tahun berganti), dan pokja ULP masih menjadi bawahan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga rentan di intevensi. Selain itu, LPSE masih terpisah dari ULP. Aksi ini dirancang untuk mendorong penguatan pada kelembagaan penyelenggara pengadaan barang dan jasa sehingga penyelenggara menjadi independen dan terhindar dari intervensi pihak manapun.

b. Implementasi E-Katalog

Walaupun sudah mulai diinisiasi sejak 2015, masih sedikit K/L/D yang melaksanakan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya diperlukan percepatan untuk meminimalisir praktik korupsi di dalamnya. Seperti diketahui, pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional telah menimbulkan banyak pemborosan anggaran dan kecurangan atau penipuan karena proses pengadaan yang berjalan lama dan rumit. Pun harga dan spesifikasi barang/jasa yang dirilis tidak transparan dan tidak standar. Dengan demikian aksi implementasi e-katalog diharapkan dapat menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan efisien secara waktu dan biaya. Pun dapat menurunkan angka korupsi di sektor pengadaan karena minimnya pertemuan antara penyedia dan pengguna barang/jasa  melalui sistem katalog elektronik.

c. Penyempurnaan Sistem Kinerja Penyedia (SIKAP)

SIKaP atau Vendor Management System (VMS) adalah aplikasi di Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa. Proses bisnis pengadaan, khususnya terkait proses seleksi penyedia dianggap rumit dan memakan waktu panjang. Padahal penyedia yang qualified seharusnya tidak perlu lagi agresif mencari proyek dan mengikuti proses administrasi-kualifikasi yang birokratis, melainkan akan terundang secara otomatis sesuai kriteria penyedia yang dibutuhkan sebuah proyek pengadaan. Aksi ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis seleksi penyedia sehingga hanya penyedia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat kualifikasi dan kinerja yang berhak mengikuti tender.

d. Konsolidasi Pengadaan

Konsolidasi pengadaan barang dan jasa adalah strategi pengadaan barang dan jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa sejenis. Selama ini, praktik yang lazim dilakukan instansi pemerintah di pusat mapun daerah adalah memecah/memisahkan paket barang dan jasa padahal jenisnya sama. Modus ini dilakukan dengan beberapa alasan, di antaranya agar tidak terjadi tender terbuka. Alasan lainnya, semakin banyak paket maka semakin banyak honor yang diterima penyelenggara pengadaan. Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan value for money atau penghematan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian penghematan anggaran ini dapat digunakan untuk tujuan pengembangan sumber daya penyelenggaran pengadaan yang profesional ataupun redistribusi untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

e. Sentralisasi Pengadaan

Pengadaan barang/sasa yang bersifat kompleks adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/sasa lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang/jasa. Sehingga jika kapasitas penyelenggara pengadaan tidak mumpuni maka akan terjadi cost-inefficiency yang begitu tinggi. Aksi ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi biaya pada proses pengadaan yang besar, kompleks, dan strategis.

3. Aksi Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non Pajak

Manfaat :

  • Sistem perpajakan yang tereformasi dan modern (efektif, efisien, adil)
  • Terpoyeksinya Potensi ekonomi keuangan negara di Sektor Migas.

Capaian Aksi per B15:

Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Reformasi Pajak & PNBP

Beberapa masalah terkait penerimaan sektor perpajakan di antaranya adalah masih banyaknya celah peraturan perpajakan telah dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak untuk melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan Wajib Pajak yang tidak jujur. Belum lagi dengan Wajib Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak yang tidak taat dalam penyampaian SPT. Akibatnya hasil pungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Aksi ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan tata kelola perpajakan menjadi transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan realisasi penerimaan negara yang mendekati proyeksi potensi.

b. Optimalisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Beberapa masalah terkait penerimaan sektor perpajakan di antaranya adalah masih banyaknya celah peraturan perpajakan telah dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak untuk melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan Wajib Pajak yang tidak jujur. Belum lagi dengan Wajib Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak yang tidak taat dalam penyampaian SPT. Akibatnya hasil pungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Aksi ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan tata kelola perpajakan menjadi transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan realisasi penerimaan negara yang mendekati proyeksi potensi.

c. Implementasi Base Erotion and Profit Shifting (BEPS)

Implementasi Base Erosion Profit Sharing (BEPS) dapat merugikan dan menjadi ancaman bagi negara-negara yang menerapkan tarif pajak normal/tinggi dalam sistem perpajakannya, serta dapat mendorong terciptanya unfairness di dalam perekonomian global. Banyak perusahaan multinasional (MNCs) dengan sengaja menghindari kewajiban pajaknya dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah atau tarif pajaknya nol. Praktek seperti ini mengakibatkan pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan pajak yang substansial akibat tergerusnya basis penerimaan pajak. Oleh karenanya, aksi ini diharapkan akan mempersempit ketimpangan (GAP) aturan perpajakan antar negara, upaya yang dilakukan melalui kajian gap analysis antara rekomendasi BEPS dengan ketentuan perpajakan domestik dan bagaimana mengimplementasikan rekomendasi BEPS terhadap penyusunan dan penyesuaian ketentuan perpajakan.

d. Implementasi National Data Repository (NDR)

Salah satu komponen yang selalu digunakan dalam penyusunan asumsi dasar ekonomi makro dalam kerangka penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) adalah inforrmasi/data tentang lifting minyak dan gas migas. Permasalahnya, hingga kini belum ada sebuah metodologi yang dapat menjamin kepastian hasil perhitungan tentang volume mulai proses ekplorasi, distribusi hingga penjualan karena ada selalu ada pengurangan volume  (secara alamiah) dari tahap awal hingga tahap penjualan.  Selain masih adanya ketidakpastian (uncertainty) mengenai total volume yang dinyatakan ke publik. Oleh karenanya,  menggunakan pendekatan Quantity Asssurance (QA), aksi ini diharapkan dapat memberi kepastian tentang ketersediaan data cadangan minyak dan gas untuk proses produksi maupun penetapan asumsi dasar tentang lifting minyak dan gasaksi ini diharapkan.