To Top

Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi

Fokus ketiga strategi nasional pencegahan korupsi

  • Home
  • Fokus Aksi
  • Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi

Mengapa Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi menjadi fokus pencegahan korupsi? Karena Penataan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara.

Apa saja Tantangan dan Upaya dalam Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi?

 

Untuk mencapai hal tersebut, tersusunlah Aksi-Aksi dengan Sub-Aksi sebagai berikut:

1. Aksi Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Manfaat :

  • Berkurangnya Praktik Jual-Beli Jabatan sehingga meningkatkan Kinerja dan manajemen ASN yang profesional
  • Pelayanan publik menjadi lebih transparan, cepat, mudah karena berkurangnya gratifikasi
  • Pengawasan internal menjadi lebih objektif, independen
  • Kelembagaan Pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien anggaran
  • Pengambilan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan publik  efektif, terpadu, dan aman karena pengambilan keputusan lebih cepat.

Capaian Aksi per B15:

Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Percepatan Sistem Merit

Selama ini, mulai dari hilir ke hulu atau mulai dari penerimaan, mutasi hingga kenaikan jabatan, masih sering ditemukan dilakukan dengan cara yang tertutup. Praktik jual beli jabatan dan ASN yang tidak netral telah menjadi gambaran semua jenjang manajemen kepegawaian. Belum lagi dengan manajemen data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN yang belum dikelola secara terintegrasi. Oleh karenanya, aksi ini diharapkan dapat berkontribusi pada dua aspek, pertama terciptanya manajemen satu data ASN; kedua, terciptanya manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang seseorang.

b. Pembangunan Zona Integritas

Selama ini pelaksanaan reformasi birokrasi dirasakan masih berjalan lambat. Terbukti kualitas pelayanan publik masih dipertanyakan banyak pihak, di mana manajemen ASN dianggap belum berkinerja baik. Begitu juga dengan masih banyaknya pelanggaran adminsitrasi dan pidana yang terjadi di instansi pemerintah. oleh karenanya aksi pembangunan zona integritas ini dimaksudkan untuk percepatan dalam hal manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Dengan demikian kualitas pelayanan publik menjadi meningkat dan bisa dirasakan masyarakat luas.

c. Penguatan Aparat Pengawasan dan Intern Pemerintah (APIP)

Pertanyaan terhadap kinerja dan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus mengemuka sampai saat ini, padahal upaya penguatan fungsi dan peran APIP telah didorong oleh berbagai pihak sejak lama dan mulai mendapat momentum perubahan pada saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Namun upaya penguatan peran dan fungsi APIP masih terus dihantui tantangan sistemik berupa kualitas dan kuantitas SDM, kelembagan dan kewenangan, serta anggaran, walaupun beberapa kerangka regulasi telah coba mengatasi masalah tersebut. Aksi ini bertujuan untuk memperkuat APIP dari 3 aspek, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola. Dengan demikian, penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan independensi APIP dalam melakukan kerja-kerja pengawasan.

d. Penataan Kelembagaan (Right Sizing)

Beberapa permasalahan terkait tata kelembagaan pemerintah yang membuat organisasi pemerintah menjadi tidak efektif dan efisien adalah: a) fungsi yang sama dikelola oleh banyak unit/instansi (duplikasi fungsi); b) sebaliknya fungsi berbeda tetapi dimasukan dalam satu kelompok unit kerja; c) ketidaksesuaian antara mandat/tujuan organisasi dan struktur yang dibangun serta kinerja yang dihasilkan; d) struktur yang tidak adaptif terhadap perubahan/kebutuhan zaman. Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan   efisiensi   dan   efektivitas   organisasi   instansi pemerintah   secara proporsional   sesuai   dengan   kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah  menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang antar-unit dalam satu instansi ataupun lintas instansi pemerintah.

e. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah telah memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam menjalankan tata kelola dan sistem pemerintahan. Namun, penggunaan TI tersebut cenderung parsial dan berbasis ego-sektoral. Di dalam sistem perencanaan dan penganggaran terdapat beragam sistem aplikasi yang digunakan, begitu juga dengan keragaman sistem aplikasi di manajemen kepegawaian, kerasipan, dan pengaduan pelayanan publik. Penerapan TI yang tidak terstandar dan tidak terpadu ini justru mengakibatkan inefisiensi dan pemborosan dalam manajemen pemerintahan. Dengan demikian, aksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

 2. Aksi Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa

Manfaat :
Keuangan Desa terawasi sehingga tepat sasaran.

Capaian Aksi per B15:


Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa

Walaupun sukses memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur, menggerakan perekonomian  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, penyalahgunaan dana desa kerap terjadi, baik dilakukan oleh aparat desa maupun bersama-sama dengan aparat pemerintah lainnya. Penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh banyak faktor diantaranya: integritas kepala desa dan aparatnya yang masih rendah; tata kelola keuangan desa yang belum transparan; kemampuan mengelola keuangan juga belum baik; dan pengawasan keuangan (internal/eksternal) yang belum optimal. Aksi ini dirancang untuk membangun strategi nasional pengawasan keuangan desa sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan tata kelola penggunaan dana desa dan peningkatan integritas aparat desa.

3. Aksi Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Manfaat :
•    Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan perkara pidana
•    Meningkatnya Kualitas proses penuntutan tindak pidana korupsi.

Capaian Aksi per B15:


Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT - TI)

Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan. Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem informasi penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

b. Implementasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) online

Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan. Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem informasi penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih transparan, cepat, dan adil, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan perkara.

c. Penyusunan Pedoman Penuntutan

Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Salah satunya adalah putusan terkait tindak pidana korupsi (Tipikor). Ketidaksetaraan (tuntutan) hukuman antara kejahatan yang serupa (similar offences) dalam kondisi atau situasi serupa (comparable circumstances) sesungguhnya dapat menimbulkan masalah ketidakadilan. Oleh karenanya aksi ini bertujuan untuk mensinergikan pedoman penuntutan tipikor dengan pedoman pemidanaan tipikor sehingga diharapkan hasil penuntutan dapat memberi rasa keadilan yang setara.