To Top

Perizinan & Tata Niaga

Fokus pertama strategi nasional pencegahan korupsi

  • Home
  • Fokus Aksi
  • Perizinan & Tata Niaga

Perizinan dan Tata Niaga menjadi fokus karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika Aksi-Aksi dalam perizinan dan tata niaga dibenahi maka manfaat yang diperoleh adalah:
•    Kemudahan perizinan dalam melakukan usaha dan investasi,
•    Peningkatan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, dan
•    Penekanan biaya ekonomi pada komoditas pokok

Apa saja tantangan dan upaya yang berkaitan dengan perizinan dan tata niaga.


Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, tersusunlah Aksi-Aksi dengan Sub-Aksi sebagai berikut:

1. Aksi Peningkatan Pelayanan & Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal

Manfaat yang disasar dari Aksi ini adalah:
Kemudahan menjalankan usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah karena Ijin usaha lebih cepat dan mudah diakses secara elektronik dan terintegrasi. Sehingga Penghasilan daerah semakin baik.

Capaian Aksi per B15:



Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha-Izin Gangguan (SKDU-HO)

Surat Keterangan Domisili Usaha dan Izin HO (Hinder Ordonantie/ Gangguan) adalah dua jenis izin yang saat ini masih diterapkan di banyak daerah, sehingga cukup menyulitkan pengusaha UMKM yang hendak mengurus izin usaha. Oleh karenanya sudah ada ketentuan dari Pemerintah Pusat yang mendorong agar pemerintah daerah tidak lagi menetapkan kedua jenis izin tersebut sebagai bagian dari persyaratan izin usaha. Penghapusan SKDU-HO ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan usaha di daerah sehingga merangsang tumbuhnya investasi oleh UMKM-UMKM lokal, yang otomatis ikut mendorong terbukanya lapangan kerja di daerah.

b. Percepatan One Single Submission (OSS)

Berdasarkan PP 24 /2018 tercatat ada lebih dari 700 izin dari 18 Kementerian/Lembaga. Banyak di antara perizinan tersebut yang serupa, tidak terlalu dibutuhkan, dan tumpang tindih. Kondisi ini mengakibatkan proses perizinan menjadi lama, mahal, dan tidak ada kepastian penyelesaian. Buruknya kondisi pelayanan perizinan ini membuat pemerintah berkomitmen untuk mempercepat integrasi layanan perizinan, baik di Pusat maupun daerah agar menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah. Sehingga dapat menarik minat investor menanamkan modalnya. Dengan meningkatnya investasi yang masuk diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada terbukanya kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

2. Aksi Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Manfaat :
•    Penggunaan Lahan sesuai peruntukanya
•    Tanah Adat terjaga
•    Mencegah Korupsi Korporasi dengan transparansi kepemilikan dan pajak.

Capaian Aksi per B15:

Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map)

Selama ini, berbagai pemangku kepentingan menggunakan peta dengan format yang berbeda-beda sehingga menimbulkan konflik, sengketa tanah, dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Diharapkan aksi ini dapat menyediakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1.50.000 sehingga dapat memberikan kepastian tenurial sebegai referensi dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan.

b. Penetapan Kawasan Hutan (PKH)

Ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang dapat menghambat laju investasi, pembangunan infrastruktur dan efektifitas tata kelola hutan itu sendiri, seperti rehabilitasi lahan dan perlindungan daerah tangkapan air. Pun akan menjadi sumber utama konflik tenurial antar berbagai pihak. Aksi ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum mengenai fungsi suatu kawasan hutan sehingga terhindar dari konflik tenurial.

c. Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Beneficial Ownership (BO)

Saat ini, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Salah satu yang sering disalahgunakan adalah korporasi. Penggunaan korporasi untuk menyembunyikan aset yang dihasilkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang semakin marak dilakukan oleh pelaku kejahatan. Diharapkan aksi ini dapat membuka jalan bagi pemanfaatan data BO untuk pencegahan TPPU, TPPT dan pidana pajak (BO).

3. Aksi Perbaikan Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk erbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi

Manfaat:

•    Penyaluran Bantuan Sosial tepat sasaran.

Capaian Aksi per B15:

Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial sampai saat ini masih dihadapkan pada permasalahan akurasi basis data warga yang berhak menerima bantuan sosial. Peningkatan akurasi data penerima bansos sebagai prioritas nasional belum didukung dengan tata kelola yang baik mulai dari koordinasi antar K/L, kepastian anggaran, sistem monitoring dan evaluasi pemutakhiran data. Bantuan Sosial juga masih dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan politik berbagai pihak.  Akibatnya permasalahan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran masih terus mengemuka. Aksi ini mendorong pembenahan basis data dengan pertukaran serta pemadanan data sehingga terbentuk basis data yang handal dan mutakhir sehingga distribusi bansos ke pihak-pihak yang tidak tepat bisa diminimalisir.

4. Aksi Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis

Manfaat:
•    Menjaga kestabilan kebutuhan produk dan Harga dalam negeri dari barang impor.

Capaian Aksi per B15:


Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Integrasi Data Impor Pangan

Seringkali kebijakan impor disinyalir tidak tepat dan tidak memberikan perlindungan maksimal kepada petani dan peternak lokal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang selalu melakukan impor besar-besaran jika terjadi kelangkaan komoditas. Padahal biasanya kelangkaan sengaja diciptakan oleh para pemburu rente guna mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendorong Pemerintah membuka keran impor. Permasalahan dalam tata niaga impor komoditas pangan strategis ini menyebabkan target ketahanan pangan Pemerintah menjadi tidak maksimal. Aksi Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis bertujuan agar perumusan kebijakan terkait impor diambil berdasarkan data yang akurat. Selain itu, sistem Indonesia National Single Window (INSW) dimanfaatkan untuk menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan impor.

5. Aksi Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintahan dan Sektor Swasta

Manfaat :
•    Mencegah praktik-praktik suap di perusahaan dan pemerintahan.

Capaian Aksi per B15:


Sub Aksi yang dilakukan adalah:

a. Penetapan Manajemen Anti Suap

Dari seluruh kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari tahun 2004 s/d 2018 menurut jenis tindak pidana korupsi, sebesar 64% atau peringkat teratas merupakan kasus penyuapan, dan berdasarkan jenis profesi/ jabatan yaitu dari sektor swasta sebanyak 238 orang, berada di peringkat kedua setelah anggota dewan. Pelaksanaan aksi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi dan tindakan penyuapan yang dilakukan sektor swasta.