To Top

Tentang Stranas PK

Mengenal tentang Stranas Pencegahan Korupsi

  • Home
  • Profil
  • Profil Stranas PK

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.

Latar Belakang

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara.


Pada tingkat internasional, Pemerintah juga aktif terlibat dalam berbagai insiatif global untuk memerangi korupsi. Salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Againts Corruption) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK). Strategi yang terdapat dalam Stranas PPK meliputi strategi pencegahan, strategi penegakan hukum, strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan, strategi kerjasama internasional dan penyelamatan aset, strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, serta strategi mekanisme pelaporan, yang dalam pelaksanaannya hanya menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi.

Inisiatif pencegahan korupsi tidak hanya melalui Stranas PPK, melainkan juga dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan upaya pencegahan korupsi belum bersinergi secara optimal sehingga dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai insiatif pencegahan korupsi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, upaya konsolidasi seyogyanya tidak hanya terbatas pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam Stranas PPK, melainkan perlu juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap Stranas PPK sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga perlu diganti dengan strategi nasional yang dilaksanakan bersama oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Strategi nasional tersebut diwujudkan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tujuan dari Stranas PK adalah sebagai berikut:

  • memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi;
  • mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact) bukan hanya luaran kegiatan (output) dengan capaian yang terukur; dan
  • meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

 Fokus, Aksi dan Sub Aksi

Upaya sinergi dalam rangka mencegah korupsi, berfokus pada:

Pelibatan Pemangku Kepentingan Lainnya 

Pelibatan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana amanat Perpres No. 54 Tahun 2018 pada pasal 9 telah dilaksanakan oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu:

  1. Tahap Penyusunan di 2017-2018 hingga terbitnya Perpres tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 

  1. Tahap Pendampingan, teridentifikasi beberapa narasumber perorangan, mitra pembangunan,  dan organisasi masyarakat sipil terlibat aktif :
  2. Tahapan Pemantauan, telah membuka kesempatan pada lebih dari 30  organisasi masyarakat sipil tingkat pusat maupun daerah untuk turut serta memberikan catatan dan data pada aplikasi Jaga Monitoring. Stranas PK juga merangkul 2 organisasi masyarakat sipil dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aksi PK di daerah, yaitu ICW dan TII.
  3. Tahapan Monitoring dan evaluasi ini,  selain ada CEGAH USAID, UNDP, dan AIPJ2 yang memberikan dukungan, juga tercatat GIZ pada akhir tahun 2018 pernah memberikan dukungan berupa analisis Indeks Persepsi Korupsi bagi Stranas PK. Pada tataran komunikasi, UNDP pun telah berkontribusi pada pembuatan media komunikasi berupa video.

Ke depannya, pelibatan pemangku kepentingan lainnya senantiasa akan dioptimalkan, baik dalam pendampingan maupun pemantauan, termasuk pengukuran Aksi PK 2019-2020 serta penetapan Aksi PK 2021-2022. Diharapkan juga kesempatan yang telah dibuka oleh Setnas PK bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan Stranas PK dapat direspon aktif. Hasil kolaborasi dari para pemangku kepentingan  ini menjadi penguatan bagi Setnas PK dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Aksi PK yang berdampak pada ikhtiar pencegahan korupsi.