To Top

Publikasi dan Info Pelaporan

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

Pada tanggal 20 Juli 2018, Presiden mensahkan Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK merupakan penjabaran komitmen pemerintah bersama KPK untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi yang lebih bersinergi, fokus, efektif dan efisien.

Enam bulan pertama difokuskan pada perumusan cara kerja dan penyusunan Aksi Pencegahan Korupsi. Peran serta masyarakat terlihat dari keterlibatan LSM, Akademisi, dan Media dalam proses penyusunan, pemantauan, dan evaluasi dari Stranas PK. Begitu juga dengan kolaborasi Stranas PK dan unit kerja KPK yang makin intensif. Sinergi dari Stranas PK telah memotong sebagian beban administrasi dan menjadikan pelaporan hanya satu pintu melalui aplikasi jaga.id/monitoring.

Sosialisasi Stranas PK telah dilakukan di 8 Provinsi dan 18 LSM. Website bisa diakses pada stranaspk.kpk.go.id. Dampak jangka menengah dari Stranas PK diharapkan terlihat pada perbaikan skor Indeks Persepsi Korupsi. Pada tanggal 13 Maret 2019, Presiden memerintahkan 51 K/L dan 542 Pemda untuk melaksanakan 11 Aksi dan 27 sub-Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020. Pada Semester I 2019, terdapat 8 K/L yang pencapaian aksinya masih rendah (di bawah 50%), yakni Kemenkominfo (21%), Bapeten (0%), OJK (0%), KemenpanRB (49%), KASN (13%), LPSK (0%), BPK (0%), dan BMKG (25%).

Dari laporan 27 sub-Aksi per Juli 2019, hampir seluruh sub-Aksi telah terlaksana sesuai sasaran namun masih ada 4 yang memerlukan perhatian lebih lanjut, yakni: (1) pelaksaaan OSS perlu revisi PP 24/2018; (2) pelaksanaan Penetapan Kawasan Hutan perlu persamaan perspektif antara KLHK dan Bappenas; (3) Konsolidasi pengadaan dan UKBJ perlu skema peningkatan kesejahteraan tenaga fungsional Pokja; dan (4) Pemanfaatan NIK untuk perbaikan data penerima bantuan sosial secara nasional harus dilakukan dengan memanfaatkan momentum Sensus Penduduk 2020.  Dari laporan 27 sub-Aksi per Juli 2019, terdapat 4 sub-Aksi yang perlu mendapatkan apresiasi lebih lanjut, yakni: (1) OSS sudah dijalankan sepenuhnya oleh BKPM; (2) MoU BO telah ditandatangani Menkumham dengan Menkeu, MenESDM, MenATR/BPN, MenKUKM, dan Mentan; (3) UKPBJ struktural dan permanen, telah terbentuk di lebih 80% Pemda; dan (4) Pemprov Jawa Barat telah berkomitmen memastikan terintegrasinya pajak pusat dan daerah di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) dibentuk untuk mengawal Stranas PK. Timnas PK terdiri dari Ketua KPK, Mendagri, MenBappenas, MenPANRB, dan Kastaf Kepresidenan. Untuk mendukung kelancaran tugas, Timnas PK dibantu oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, yang berkedudukan di KPK, dengan komposisi: 1 orang Koordinator Harian, 15 orang Tenaga Ahli, dan 28 orang Tim Teknis yang mewakili 5 anggota Timnas PK, serta 4 orang tenaga administrasi.

Stranas PK memiliki tiga fokus sektor: (A) Perizinan dan Tata Niaga; (B) Keuangan Negara; dan (C) Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan dalam 11 Aksi dan 27 sub-Aksi sebagai berikut: (1) Surat Keterangan Domisili Usaha; (2) Online Single Submission;  (3) One Map (4) Penetapan Kawasan Hutan; (5) Beneficial Ownership; (6) Utilisasi Nomor Induk Kependudukan; (7) Indonesia National Single Window; (8) Manajemen anti Suap; (9) Perencanaan Penganggaran; (10) Pembentukan UKPBJ; (11) E-katalog; (12) Sistem Informasi Kinerja Penyedia; (13) Konsolidasi Pengadaan; (14) Sentralisasi Pengadaan; (15) Reformasi Pajak; (16) Konfirmasi Status Wajib Pajak; (17) Base Erotion and Profit Shifting; (18) National Data Repository; (19) Sistem Merit; (20) Zona Integritas; (21) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; (22) Right Sizing; (23); Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (24) Pengawasan Keuangan Desa;  (25) Sistem Peradilan Pidana Terpadu;(26) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Online; dan (27) Pedoman Penuntutan.