To Top

Publikasi dan Info Pelaporan

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diberi mandat oleh Perpres 54/2018, baru saja menyelesaikan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Triwulan IV 2019. Terdapat 52 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda) yang diberi mandat melaksanakan 11 Aksi dan 27 sub-Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020.

Progres capaian K/L sampai Triwulan IV 2019, jika mempertimbangkan kepatuhan waktu pelaporan maka ada 26 K/L yang capaian aksinya masih kurang baik (di bawah 70%) bahkan cenderung rendah di bawah 50%. Namun nilai capaian tersebut lebih disebabkan karena keterlambatan pelaporan ataupun keterlambatan pelaksanaan aksi. Jika penilaian dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor kepatuhan maka terdapat 42 K/L yang pencapaian aksinya sudah melebihi 70%. Hanya 10 K/L yang sampai Triwulan IV ini masih belum banyak melakukan perbaikan dalam pemenuhan target.

Laporan sampai Triwulan IV 2019 menggambarkan bahwa sebagian besar pelaksanaan sub-aksi telah sesuai sasaran namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, bahkan masih berulang sampai sekarang, seperti: Percepatan Pembangunan SPBE, Penguatan APIP, dan Pembentukan UKPBJ di kementerian/lembaga yang belum mendapat arahan dan pemantauan maksimal dari KemenPANRB sebagai regulator bidang kelembagaan dan SDM aparatur. Sementara untuk Pengawasan Keuangan Desa masih ada perbedaan pandangan antara Kemendes dan Kemendagri terkait platform pengelolaan keuangan desa dan pengawasan keuangan desa. Begitu juga dengan sub-aksi Penetapan Kawasan Hutan yang masih terkendala pendanaan atas kegiatan penataan batas yang tidak teralokasikan pada tahun anggaran 2020. Untuk sub-aksi Integrasi Perencanaan Penganggaran masih berjalan lambat karena kompleksitas aksi yang begitu tinggi,diantaranya adalah keberagaman aplikasi yang saat ini digunakan oleh K/L/D sehingga menyulitkan proses integrasi. Sementara Percepatan OSS menghadapi kendala terkait perubahan NSPK sebagai implikasi dari penerapan Risk Based Approachpada Omnibus Law.

Dari laporan 27 sub-aksi di triwulan IV 2019, sebagian besar pelaksanaannya berjalan normal sesuai target. Berikut adalah highlight capaian beberapa sub-aksi, yakni:(1) Percepatan OSS, sudah 22 K/L yang aplikasi perizinannya terkoneksi OSS. Pun seluruh Pemda sudah dapat menerima NIB dan menotifikasi persetujuan/penolakan izi nmelalui web-form; (2) Implementasi Kebijakan Satu Peta, dari total 11 IGT di tingkat pusat yang menjadi fokus, 7 IGT telah terintegrasi, 2 IGT telah terkompilasi, 2 IGT lain masih dalam proses kompilasi; (3) Penetapan Kawasan Hutan, strategi percepatan PKH telah dilakukan dengan menampung hasil risalah permasalahan melalui revisi regulasi PKH yang akan difinalisasi pada triwulan berikutnya.  Progres PKH per  2019  sudah   mencapai 88.248.477 ha  (dari 125.817.022)  yang telah ditetapkan; (4) Utilisasi NIK untuk Bansos, ada peningkatan tingkat kepadanan NIK pada DTKS dari 68,8% pada Januari 2019 menjadi 75,6% pada Oktober 2019; (5) Pembentukan UKPBJ, sudah lebih dari 80% Pemda memiliki UKPBJ mandiri. Bahkan 5 Pemda (Pemprov Jatim, Bali, Kalbar, Sulut, dan Kab. Badung) telah mencapai tingkat kematangan level 3; (6)Implementasie-Katalog,penayanganproduk/barangyangdikatalogkandane-purchasing telah dilakukan oleh 4 (dari 5) instansi pusat pilot projectyakni KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenhub, dan Kementan, serta 7 Pemprov (dari 10) yakni Aceh, Baangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku; (7) Konsolidasi Pengadaan, 5 Kementerian (KemenPUPR, Kementan, Kemenhub, Kemendikbud, Kemenkes) dan 4 dari 5 Pemerintah Provinsi telah mengadakan paket-paket yang dikonsolidasi untuk tahun anggaran 2020. Di antara 5 Pemprov piloting tersebut (Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; (8) Optimalisasi dan Perluasan KSWP, 21 K/L (dari 28) telah mengimplementasikan KSWP pada layanan tertentu; (9) Percepatan Sistem Merit, sudah 90% ASN terpidana dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. 11 K/L dan 2 Pemkab telah menerapkan sistem merit dengan sangat baik; (10) Implementasi SPPT-TI, sampai akhir 2019, Kemenkopolhukan, kominfo dan BSSN telah membangun dashboard pimpinan yang menampilkan data penanganan perkara menggunakan dokumen versi ringkas, melakukan uji keamanan aplikasi client dan audit tata kelola aplikasi.

Pelaksanaan aksi-aksi PK juga telah dilakukan di daerah-daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan lain seperti LSM, media, dan akademisi  di 27 provinsi melalui kegiatan diseminasi, verifikasi faktual, dan diskusi publik.