To Top

Publikasi

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018, baru saja menyelesaikan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Triwulan V 2020. Terdapat 53 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda) yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus, 11 Aksi dan 27 sub-Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020.

Pada periode tahun pertama (2019) sampai awal tahun 2020, selain terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan aksi, Stranas PK juga telah melakukan langkah-langkah korektif dan evaluatif untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pertama, terkait operasionalisasi sistem aplikasi monitoring/pelaporan (jaga.id/monitoring). Kedua, terkait pelaksanaan aksi.

Untuk sistem aplikasi jaga.id/monitoring, saat ini telah dikembangkan beberapa fitur baru agar lebih user friendly sehingga memudahkan K/L/D melakukan monitoring dan pelaporan aksi. Untuk evaluasi pelaksanaan aksi, sampai saat ini belum dapat dilakukan pengukuran terhadap hasil atau manfaat karena konsentrasi Stranas PK di tahun pertama masih pada membangun dan menyiapkan prakondisi-prakondisi berupa perbaikan perangkat sistem dan regulasi.

Langkah korektif berupa reorganisasi target-target juga langsung diambil setelah ditemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan aksi. Reorganisasi target pada beberapa sub-aksi seperti Percepatan OSS, Penguatan APIP, Pembangunan SPBE, Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran, serta Pelaksanaan Sistem Merit dilakukan agar sesuai dengan tuntutan perubahan kebijakan di tingkat Pusat. Selain itu, beberapa target dan output perlu direvisi agar lebih realistis dari sisi kewenangan pelaksanaan Tupoksi para pelaksana aksi dan juga dari sisi pencapaiannya.

Dari 3 fokus yang dijabarkan ke dalam 11 aksi dan 27 sub aksi, berikut ringkasan capaiannya sampai triwulan V (B15):

Perizinan dan Tata Niaga
Guna mengatasi hambatan-hambatan atas terciptanya iklim yang sehat bagi kemudahan berusaha dan kepastian investasi, Stranas PK telah mendorong dan mengawal beberapa aksi pencegahan korupsi seperti Percepatan Online Single Submission (OSS), Penetapan Kawasan Hutan dan Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) serta Utilisasi NIK untuk Bantuan Sosial.

Keuangan Negara
Belanja anggaran dan penerimaan negara yang dilakukan kementerian/lembaga dirasakan masih belum efektif dan efisien. Oleh karenanya Stranas PK telah mengawal beberapa aksi pencegahan korupsi terkait keuangan negara seperti: Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik; Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan Reformasi Pajak.

Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Upaya penegakan hukum yang transparan dan birokrasi yang melayani menjadi fokus, karena korupsi pada dua aspek ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada negara. Oleh karenanya Stranas PK mengawal beberapa aksi pencegahan korupsi seperti implementasi SPPT-TI, percepatan pelaksanaan Sistem Merit, dan penguatan APIP.