To Top

Publikasi

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018, baru saja menyelesaikan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Triwulan VI 2019-2020. Terdapat 87 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertanggung jawab melaksanakan 3 Fokus, 11 Aksi dan 27 Sub Aksi Pencegahan Korupsi (Sub Aksi PK) 2019-2020. Saat ini pelaksanaan aksi PK tengah memasuki Triwulan VII (B18).

Pada periode tahun pertama (2019) sampai medio tahun 2020, selain terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan aksi, Stranas PK juga telah melakukan langkah-langkah korektif dan evaluatif untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pertama, terkait redesain sistem aplikasi monitoring/pelaporan (jaga.id/monitoring) agar lebih fungsional dan user-friendly. Kedua, terkait pelaksanaan aksi, yang mana beberapa revisi target dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan aksi.

I. Terkait progres pelaksanaan aksi sampai triwulan VI (B18) ini, dari 3 fokus yang dijabarkan ke dalam 11 Aksi dan 27 Sub Aksi PK, berikut ringkasan capaian dan kendalanya:.

Fokus I : Perizinan dan Tata Usaha

Prosedur perizinan yang birokratis dan mahal telah mempersulit dunia usaha dalam berinvestasi. Pun tata niaga yang tidak transparan dan korup telah merugikan masyarakat karena harga-harga Prosedur perizinan yang birokratis dan mahal telah mempersulit dunia usaha dalam berinvestasi. Pun tata niaga yang tidak transparan dan korup telah merugikan masyarakat karena harga-harga bahan pokok menjadi tidak terkendali. Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Stranas PK telah mendorong  dan mengawal beberapa Sub Aksi PK seperti: (1) Penghapusan SKDU-HO; (2) Percepatan Online Single Submission (OSS); (3) Penetapan Kawasan Hutan; (4) Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy); (5) Pemanfaatan Beneficial Ownership; (6) Utilisasi NIK untuk Bantuan Sosial; (7) Integrasi Data Impor Pangan Strategis (INSW); dan (8) Manajemen Anti Suap.

Dari 8 Sub Aksi PK pada Fokus 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan “cukup baik” dengan nilai rerata Fokus 1 adalah 59% (dari target 75% s.d. Triwulan VI ini). Artinya terdapat sekitar 16% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang dialami beberapa Sub Aksi PK, misalnya:

  • Percepatan OSS: Proses integrasi aplikasi perizinan K/L dan Pemda dengan OSS terus berlangsung sampai saat ini, termasuk melakukan beberapa redesain proses bisnis agar sesuai dengan substansi RUU Cipta Kerja. Satu kendala terbesar adalah belum tuntasnya pembahasan RUU Cipta Kerja;
  • Implementasi kebijakan satu peta: pelaksanaannya sudah masuk pada tahapan integrasi walaupun ada beberapa proses kompilasi yang belum selesai karena berbagai kendala yang dihadapi, di antara yang menghadapi kendala tersebut ada di Pemprov Papua, Kaltim, Riau, dan Sulbar yang masih berkutat di tahapan kompilasi IGT. Hanya Provinsi Kalteng yang sudah masuk ke tahap integrasi dan sinkronisasi;
  • Penetapan Kawasan Hutan: Grand total capaian PKH seluruh kawasan sampai periode B18 adalah 70,27% atau seluas 88.410.371 Ha dari Total kawasan hutan 125.817.022 Ha. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya kegiatan tata batas di daerah sasaran menjadi terhambat karena adanya pembatasan (social distancing) Covid-19;
  • Utilisasi NIK: Ada peningkatan DTKS sudah padan NIK dari 79,8% menjadi 81,39%. Kondisi pandemi Covid-19 juga memengaruhi pelaksanaan Sub Aksi utilisasi NIK, di mana kegiatan verifikasi dan validasi di lapangan tidak bisa berjalan maksimal sehingga diputuskan dilakukan penundaan finalisasi DTKS periode April 2020.

Fokus II : Keuangan Negara

Belanja anggaran dan penerimaan negara yang dilakukan Kementerian/Lembaga dirasakan masih belum efektif dan efisien. Oleh karenanya Stranas PK telah mengawal beberapa Sub Aksi PK terkait
keuangan negara seperti: (1) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik; (2) Pembentukan UKPBJ; (3) Implementasi Katalog Elektronik; (4) Konsolidasi Pengadaan; (5)  Penyempurnaan SIKaP; (6) Sentralisasi Pengadaan; (7) Reformasi Pajak dan PNBP; (8) Optimalisasi dan Perluasan KSWP; (9) Implementasi BEPS; dan (10) Implementasi NDR.

Dari 10 Sub Aksi PK pada Fokus 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan “cukup baik” dengan nilai rerata Fokus 2 adalah 51% (dari target 75% s.d Triwulan VI ini). Artinya terdapat sekitar 24% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang dialami beberapa Sub Aksi PK seperti:

  • Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik: Di tingkat pusat Aplikasi SAKTI dan KRISNA dalam proses integrasi dengan platform TI yang sedang dikembangkan oleh Kemenkominfo. Walaupun demikian masih ada beberapa kendala, di antaranya adalah adanya perbedaan konsep antara Kemenkeu dan Kemendagri tentang RPP Bagan Akun Standar yang akan menjadi standar data dalam perencanaan dan penganggaran di level nasional;
  • Pembentukan UKPBJ untuk mencapai kematangan level 3, sampai saat ini baru tercapai di 34 Pemda dan 1 K/L dari target 100 K/L/D;
  • Implementasi E-Katalog di tingkat Pusat telah berjalan baik untuk piloting %/KL besar. Namun di Daerah belum terlihat ada akselerasi. Oleh karenanya LKPP perlu meningkatkan pendampingan dan monitoring yang lebih intens, hanya saja masih terkendala oleh kebijakan social distancing di masa Covid-19 ini.

Fokus III : Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

 Upaya penegakan hukum yang transparan dan birokrasi yang melayani menjadi fokus, karena korupsi pada dua aspek ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada negara. Oleh karenanya Stranas PK mengawal beberapa Sub Aksi PK seperti: (1) Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit; (2) Pembangunan Zona Integritas; (3) Penguatan APIP; (4) Penataan Kelembagaan (right sizing); (5) Percepatan Pembangunan SPBE; (6) Implementasi Strategi Pengawasan Keuangan Desa; (7) implementasi SPPT-TI; (8) Implementasi SPDP Online; dan (9) Penyusunan Pedoman Penuntutan.

Dari 10 Sub Aksi PK pada Fokus 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan “baik” dengan nilai rerata Fokus 3 adalah 65 % (dari target 75% s.d. Triwulan VI ini). Artinya terdapat sekitar 10% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang dialami beberapa Sub Aksi PK, di antaranya:

  • Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit, walaupun pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pengisian jabatan lowongnya telah dilakukan secara terbuka dan transparan, namun masalah-masalah mendasar seperti data-data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN tidak tersedia secara akurat, belum lagi dengan pengelolaan data yang tidak terintegrasi secara nasional. Oleh karenanya saat ini, Stranas PK bersama KASN, KemenPANRB, dan BKN terus memperbaiki dan meningkatkan manajemen data ASN;
  • Percepatan Pembangunan SPBE: Rancangan awal model referensi arsitektur SPBE Nasional (sebagai input Perpres) telah tersedia dan Tim Penyusun Arsitektur SPBE Nasional telah terbentuk
    oleh Kemenpan RB. Namun secara keseluruhan, masih belum ada akselerasi. Uji coba asesmen aplikasi yang seharusnya dilaksanakan BPPT sejak 2019 sampai saat ini masih belum terlaksana;
  • Strategi Pengawasan Keuangan Desa masih belum diformalkan dalam bentuk Perpres. Namun demikian, rancangan SKB Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes PDTT, dan BPKP yang mengatur
    strategi pengawasan keuangan desa sudah tersedia;
  • Pedoman Penuntutan telah berhasil dituangkan menjadi Pedoman Penanganan Perkara Tipikor No. 1 Tahun 2019 (sebagai hasil revisi SEJA 003), namun demikian pemahaman APH di Kejagung masih perlu ditingkatkan lagi terkait substansi dan prosedur penanganan perkara Tipikor yang memenuhi prinsip keadilan.

 II. Terkait progres pelaksanaan aksi oleh K/L/D, berikut adalah ringkasan laporannya:

Di tingkat Pusat, sampai Triwulan VI (B18) Tahun 2020, progres capaian dari 87 K/L yang menjadi penanggungjawab aksi, terdapat 60 K/L yang masuk kategori Baik atau realisasi capaiannya
melebihi 60% dari target 75% di triwulan VI ini (atau di atas 80% dari target 100%). Hanya tinggal 19 K/L yang sampai Triwulan VI ini masih belum banyak melakukan perbaikan dalam pemenuhan
target atau masuk kategori Kurang. Sementara 8 K/L lainnya nilainya dianggap Cukup. Berikut daftar K/L dalam kategori nilai Kurang, Cukup, dan Baik.

19 K/L Performa Kurang
Kemenhan, Bawaslu, Kemenko Kemaritiman, Kemenlu, Setjen MPR, Setjen DPR, LAN, BATAN, Lemhanas, BNN, KPU, Komnas HAM, BPKPB-PB BATAM, KPK, Setjen DPD, Bakamla, BNPT, KPPU, BPIP

8 K/L Performa Cukup
Kemenko Perekonomian, PPATK, KemenBUMN, Bappenas, Kemenag, Kejagung, BMKG, BNPB

60 K/L Performa Baik
Kemendagri, BKPM, KLHK, Kemenkes, Kementan, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenkominfo, BIG, KemenATR/BPN, Kemenkumham, Kemenkeu, KemenKUKM, Kemensos, BPJS Kesehatan, Kemenperin, Kemendag, KKP, SKK Migas, OJK, BNSP, KemenPANRB, LKPP, Kemenhub, Kemendikbud, Polri, Kemenpar, Kemenristek BRIN, BPOM, BKN, BSN, Kemenaker, KASN, LPSK, BPK, Kemendes PDTT, BPKP, BPPT, Kemenko Polhukam, MA, BP2MI, BPJS TK, Bapeten, BSSN, BPS, Kemenko PMK, KemenPPPA, Kemenpora, Setneg, Wantanas, LAPAN, LIPI, ANRI, BKKBN, Perpusnas, Setkab, MK, KY, BNPP/Basarnas, Ombudsman.

Di tingkat Provinsi, dari 34 Pemprov yang melaksanakan aksi PK, terdapat 15 Pemprov dengan kategori capaian Baik, 15 Pemprov nilai capaiannya Cukup, dan 4 Pemprov dalam kategori capaian Kurang. Berikut adalah daftar Pemprov dalam kategori nilai Kurang, Cukup, dan Baik:

4 Pemprov Performa Kurang
Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah

15 Pemprov dengan Kategori Cukup
Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Aceh, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara

15 Pemprov dengan Kategori Baik
Jawa  Tengah,  Bali,  Jawa  Barat,  Kalimantan  Selatan,  Kepulauan  Riau,  DI  Yogyakarta,  Jambi,  Bengkulu,  Kepulauan  Bangka  Belitung,  DKI  Jakarta,  Kalimantan  Utara,  Jawa  Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau.