To Top

Publikasi dan Info Pelaporan

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018, baru saja menyelesaikan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Triwulan VII (B21) 2019-2020. Terdapat 87 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertanggung jawab melaksanakan 3 Fokus, 11 Aksi dan 27 Sub Aksi Pencegahan Korupsi (Sub Aksi PK) 2019-2020. Saat ini pelaksanaan aksi PK tengah memasuki Triwulan VII (B21).

Memasuki triwulan akhir tahun 2020, Aksi pencegahan korupsi sudah mengalami banyak kemajuan walaupun di sisi lain banyak juga kendala yang dihadapi yang terutama disebabkan oleh 2 hal utama: (a) terkait kondisi pandemi Covid-19 dan (b) komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah yang masih kurang dalam mempercepat implementasi Aksi PK.

I. Terkait progres pelaksanaan aksi sampai triwulan VII (B21) ini, dari 3 fokus yang dijabarkan ke dalam 11 Aksi dan 27 Sub Aksi PK, berikut ringkasan capaian dan kendalanya:

A. Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga
Prosedur perizinan yang birokratis dan mahal telah mempersulit dunia usaha dalam berinvestasi. Pun tata niaga yang tidak transparan dan korup telah merugikan masyarakat karena harga-harga bahan pokok menjadi tidak terkendali. Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Stranas PK telah mendorong dan mengawal beberapa Sub Aksi PK seperti: (1) Penghapusan SKDU-HO; (2) Percepatan Online Single Submission (OSS); (3) Penetapan Kawasan Hutan; (4) Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy); (5) Pemanfaatan Beneficial Ownership; (6) Utilisasi NIK untuk Bantuan Sosial; (7) Integrasi Data Impor Pangan Strategis (INSW); dan (8) Manajemen Anti Suap.

Dari 8 Sub Aksi PK pada Fokus 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan “cukup baik” dengan nilai rerata Fokus 1 adalah 70% (dari target 87,5% s.d. Triwulan VII (B21 ini). Artinya terdapat sekitar 17,5% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang dialami, misalnya:

  • Percepatan OSS: Proses integrasi aplikasi perizinan K/L dan Pemda dengan OSS terus berlangsung sampai saat ini. Pun, daftar jumlah dan jenis perizinan sudah teridentifikasi melalui penerapan metode risk-based assessment (RBA) pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI). Satu kendala terbesar adalah bahwa implementasi OSS harus disesuaikan kembali dengan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, sehingga ikut mengubah desain proses bisnis yang ada.
  • Implementasi kebijakan satu peta: pelaksanaannya sudah masuk pada tahapan integrasi walaupun beberapa Daerah masih mengalami kesuitan dalam proses kompilasi IGT-nya. Di antara yang menghadapi kendala tersebut ada di Pemprov Papua, Kaltim, Riau, dan Sulbar. Hanya Provinsi Kalteng yang sudah masuk ke tahap integrasi dan sinkronisasi;
  • Penetapan Kawasan Hutan: Dari total kawasan hutan 125.817.022 Ha, sampai periode B21 baru tercapai 88.558.465 jt Ha (70,39%) yang ditetapkan sebagai Kawasan hutan. Hanya ada penambahan 413.410 (0,33%) dari posisi tahun 2018 seluas 88.145.055 jt Ha (70,06%). Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya kegiatan tata batas di daerah sasaran menjadi minim karena adanya pembatasan (social distancing) Covid-19;
  • Utilisasi NIK: Ada peningkatan DTKS sudah padan NIK dari 44% di akhir tahun 2018 menjadi 82,52% per Juni 2020. Selain masalah alokasi anggaran di daerah dan kondisi pandemi Covid-19, DTKS padan NIK belum tercapai 100% juga dipengaruhi oleh metode pemutakhiran data yang tidak terintegrasi antara data induk dan data penerima bantuan.

B. Fokus II: Keuangan Negara
Belanja anggaran dan penerimaan negara yang dilakukan Kementerian/Lembaga dirasakan masih belum efektif dan efisien. Oleh karenanya Stranas PK telah mengawal beberapa Sub Aksi PK terkait keuangan negara seperti: (1) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik; (2) Pembentukan UKPBJ; (3) Implementasi Katalog Elektronik; (4) Konsolidasi Pengadaan; (5) Penyempurnaan SIKaP; (6) Sentralisasi Pengadaan; (7) Reformasi Pajak dan PNBP; (8) Optimalisasi dan Perluasan KSWP; (9) Implementasi BEPS; dan (10) Implementasi NDR.

Dari 10 Sub Aksi PK pada Fokus 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan “cukup baik” dengan nilai rerata Fokus 2 adalah 60% (dari target 87,5% s.d Triwulan VII ini). Artinya terdapat sekitar 27,5% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang dialami beberapa Sub Aksi PK seperti:

  • Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik: Di tingkat pusat Aplikasi SAKTI dan KRISNA dalam proses integrasi dengan platform TI yang sedang dikembangkan oleh Kemenkominfo. Banyak tahapan sudah dilewati, di antaranya metadata pusat sudah terstandar dan Probis sudah terhubung. Begitu juga dari hasil asesmen, tingkat kematangan Aplikasi KRISNA dan SAKTI dinilai cukup tinggi. Walaupun demikian masih ada beberapa kendala, di antaranya adalah adanya perbedaan konsep antara Kemenkeu dan Kemendagri tentang RPP Bagan Akun Standar yang akan menjadi standar data dalam perencanaan dan penganggaran di level nasional. Untuk tingkat Daerah, SPID telah disepakati untuk menjadi aplikasi perencanaan dan penganggaran, hanya saja masih perlu dikembangkan untuk mencapai tingkat kematangan yang dipersyaratkan.
  • Pembentukan UKPBJ untuk mencapai kematangan level 3 dari target 100 K/L/D piloting, sampai saat ini sudah tercapai di 4 K/L (Kemenkeu, Kemenkumham, Kemendikbud, dan LKPP); 11 Pemprov; dan 18 Pemkab/Pemkot. Salah satu kendala capaian rendah di daerah adalah bahwa dalam pengisian jabatan fungsional (JF PPBJ) pada UKPBJ masih terkendala dengan rendahnya minat PNS untuk mengisi posisi tersebut, dikarenakan PNS berpendapat dengan risiko pekerjaan yang tinggi, remunerasi yang diterima di sebagian daerah belum seimbang
  • Implementasi E-Katalog di tingkat Pusat telah berjalan baik untuk piloting di 5 KL besar. Namun di Daerah belum maksimal akselerasinya. Dari 34 Provinsi, sudah 21 Provinsi dinyatakan layak menjadi pengelola katalog lokal baik melalui SK Penetapan oleh Kepala LKPP dan/atau penandatanganan MoU dan PKS dengan LKPP. Namun dari 21 Provinsi tersebut, baru 6 Provinsi yang sudah belanja menggunakan katalog lokal, yakni DKI Jakarta, Riau, NTB, Gorontalo, Aceh dan Jawa Barat. Diharapkan LKPP dapat meningkatkan pendampingan dan monitoring yang lebih intens lagi.

C. Fokus III: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Upaya penegakan hukum yang transparan dan birokrasi yang melayani menjadi fokus, karena korupsi pada dua aspek ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada negara. Oleh karenanya Stranas PK mengawal beberapa Sub Aksi PK seperti: (1) Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit;  (2) Pembangunan Zona Integritas; (3) Penguatan APIP; (4) Penataan Kelembagaan (right sizing); (5) Percepatan Pembangunan SPBE; (6) Implementasi Strategi Pengawasan Keuangan Desa; (7) implementasi SPPT-TI; (8) Implementasi SPDP Online; dan (9) Penyusunan Pedoman Penuntutan.

Dari 10 Sub Aksi PK pada Fokus 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan “baik” dengan nilai rerata Fokus 3 adalah 74 % (dari target 87,5% s.d. Triwulan VII ini). Artinya terdapat sekitar 10% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang dialami beberapa Sub Aksi PK, di antaranya:

  • Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit, walaupun pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pengisian jabatan lowongnya telah dilakukan secara terbuka dan transparan dan dapat dimonitor oleh KASN melalui aplikasi SIJAPTI, namun masalah-masalah mendasar seperti data-data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN tidak tersedia secara akurat, belum lagi dengan pengelolaan data yang tidak terintegrasi secara nasional. Oleh karenanya saat ini, Stranas PK bersama KASN, KemenPANRB, dan BKN terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan manajemen data ASN dengan melibatkan 87 K/L piloting.
  • Percepatan Pembangunan SPBE: Dari 3 Aplikasi Umum (Kepegawaian, Kearsipan, dan Pengaduan public) yang sudah harus ditetapkan di tahun 2020, ternyata baru 2 Aplikasi yang berhasil ditetapkan yaitu Aplikasi e-arsip dan SP4N LAPOR. Sementara Aplikasi sistem informasi manajemen kepagawaian nasional (Simpegnas) masih dalam tahap pembangunan. Untuk Arsitektur SPBE yang terdiri dari Arsitektur Referensi dan Arsitektur Domain telah dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan Presiden. Sayangnya sampai akhir 2020, RPerpres tersebut belum ditetapkan menjadi Perpres
  • Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara, (1) telah dilakukan uji fungsi fitur pelacakan perkara pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI); (2) Telah dilakukan revisi Surat Edaran Jaksa Agung terkait pedoman penuntutan yang mana telah mengakomodasi pemidanaan bagi korporasi hingga pencabutan hak politik atau duduk dalam jabatan tertentu bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian pemahaman APH di Kejagung masih perlu ditingkatkan lagi terkait substansi dan prosedur penanganan perkara Tipikor yang memenuhi prinsip keadilan.

II. Terkait progres pelaksanaan aksi oleh K/L/D, berikut adalah ringkasan laporannya:

Di tingkat Pusat, sampai Triwulan VII (B21) Tahun 2020, progres capaian dari 87 K/L yang menjadi penanggungjawab aksi, terdapat 23 K/L yang masuk kategori BAIK ;  23 K/L  masuk kategori KURANG; sementara 41 K/L lainnya masuk kategori CUKUP.  Yang patut diapresiasi adalah 3 K/L yang walaupun punya sub-aksi banyak tapi tetap menunjukkan performa BAIK (nilai di atas 80%) dalam pencegahan korupsi, yaitu:

  • Kementerian Pertanian dengan 11 sub aksi : 83,90%
  • Kementerian PUPR dengan 7 sub aksi : 85,90%
  • Kementerian ESDM dengan 7 sub aksi : 80,70%

Di tingkat Pemerintah Provinsi, sampai Triwulan VII (B21) tahun 2020, progres capaian dari 34 Pemprov adalah 3 Pemprov masuk kategori BAIK; 13 Pemprov masuk kategori KURANG; dan 18 Pemprov lainnya mauk kategori CUKUP.
Apresiasi patut diberikan kepada 2 Pemprov yang walaupun memiliki sub-aksi cukup banyak tetapi tetap menunjukkan performa BAIK (nilai di atas 80%), yaitu:

  • Provinsi Bali dengan 3 sub aksi : 87,5%
  • Provinsi Jawa Barat dengan 2 sub aksi : 83,86%

Di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Triwulan VII (B21) tahun 2020, progres capaian dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: 12 Kabupaten/Kota masuk kategori BAIK; 312 Kabupaten/Kota masuk kategori KURANG; dan 184 Kabupaten/Kota masuk kategori CUKUP. Apresiasi diberikan kepada 9 Kabupaten/Kota yang berperforma BAIK (nilai di atas 80%), yaitu: Kabupaten Banggai, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Pringsewu dengan dengan nilai 83,35%; Kabupaten Karawang dengan nilai 82,31%; Kota Bontang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Muko Muko dengan nilai 81,26%; Kota Singkawang dengan nilai 80,85%; Kabupaten Konawe Selatan dengan dengan nilai 80,22%.