To Top

Publikasi dan Info Pelaporan

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018, baru saja menyelesaikan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Triwulan VIII (B24) 2019-2020. Terdapat 87 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertanggung jawab melaksanakan 3 Fokus, 11 Aksi dan 27 Sub Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020.  Saat ini pelaksanaan aksi PK 2019-2020 telah selesai.

Laporan akhir sampai Triwulan VIII (B24) tahun 2020 menunjukkan bahwa Aksi PK sudah mengalami banyak kemajuan walaupun di sisi lain banyak juga kendala yang dihadapi, terutama disebabkan oleh 2 hal penting: (a) terkait kondisi pandemi Covid-19 dan (b) komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah yang masih kurang dalam mempercepat implementasi Aksi PK.

Terkait progres pelaksanaan aksi sampai Triwulan VII (B21) ini, dari 3 fokus yang dijabarkan ke dalam 11 Aksi dan 27 Sub Aksi PK, berikut ringkasan capaian dan kendalanya:

Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga

Prosedur perizinan yang birokratis dan mahal telah mempersulit dunia usaha dalam berinvestasi. Pun tata niaga yang tidak transparan dan korup telah merugikan masyarakat karena harga-harga bahan pokok menjadi tidak terkendali. Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Stranas PK telah mendorong dan mengawal beberapa Sub Aksi PK seperti: (1) Penghapusan SKDU-HO; (2) Percepatan Online Single Submission (OSS); (3) Penetapan Kawasan Hutan; (4) Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy); (5) Pemanfaatan Beneficial Ownership; (6) Utilisasi NIK untuk Bantuan Sosial; (7) Integrasi Data Impor Pangan Strategis (INSW); dan (8) Manajemen Anti Suap.

Dari 8 Sub Aksi PK pada Fokus 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan dengan performa “baik”, dengan nilai rerata Fokus 1 adalah 81,99% (dari target 100% s.d. Triwulan VIII (B24 ini). Artinya terdapat sekitar 18,01% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang dialami, misalnya:

  1. Percepatan OSS: sudah terjadi integrasi aplikasi perizinan K/L dan Pemda dengan OSS dan terus berlangsung sampai saat ini. Pun, daftar jumlah dan jenis perizinan sudah teridentifikasi melalui penerapan metode risk-based assessment (RBA) pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI). Satu kendala terbesar adalah bahwa implementasi OSS harus disesuaikan kembali dengan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, sehingga ikut mengubah desain proses bisnis yang ada. Namun demikian, hasil laporan TII November 2020 menyebutkan bahwa dunia usaha mulai merasakan adanya efisiensi waktu dan biaya karena prosedur perizinan menjadi makin ringkas dan sederhana
  2. Implementasi kebijakan satu peta: pelaksanaannya sudah masuk pada tahapan integrasi walaupun beberapa Daerah masih mengalami kesulitan dalam proses kompilasi IGT-nya. Kendala dihadapi oleh Pemprov Papua, Kaltim, Riau, dan Sulbar, yang lebih banyak disebabkan oleh manajemen data di masa lalu yang tidak terdokumentasi dengan baik. Hanya Provinsi Kalteng yang sudah masuk ke tahap sinkronisasi;
  3. Penetapan Kawasan Hutan: Dari total kawasan hutan 125.817.022 Ha, sampai periode B21 baru tercapai 88.58951 jt Ha (70,41%) yang ditetapkan sebagai Kawasan hutan. Hanya ada penambahan 413.410 (0,33%) dari posisi tahun 2018 seluas 88.145.055 jt Ha (70,06%). Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya kegiatan tata batas di daerah sasaran menjadi minim karena adanya pembatasan (social distancing) Covid-19;
  4. Utilisasi NIK: Ada peningkatan DTKS sudah padan NIK dari 44% di akhir tahun 2018 menjadi 88,91% per Oktober 2020. Selain masalah alokasi anggaran di daerah dan kondisi pandemi Covid-19, DTKS padan NIK belum tercapai 100% juga dipengaruhi oleh metode pemutakhiran data yang tidak terintegrasi antara data induk dan data penerima bantuan. Oleh karenanya mekanismenya masih terus diperbaiki sampai saat ini

Fokus II: Keuangan Negara

Belanja anggaran dan penerimaan negara yang dilakukan Kementerian/Lembaga dirasakan masih belum efektif dan efisien. Oleh karenanya Stranas PK telah mengawal beberapa Sub Aksi PK terkait keuangan negara seperti: (1) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik; (2) Pembentukan UKPBJ; (3) Implementasi Katalog Elektronik; (4) Konsolidasi Pengadaan; (5) Penyempurnaan SIKaP; (6) Sentralisasi Pengadaan; (7) Reformasi Pajak dan PNBP; (8) Optimalisasi dan Perluasan KSWP; (9) Implementasi BEPS; dan (10) Implementasi NDR.

Dari 10 Sub Aksi PK pada Fokus 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan dengan performa “cukup”, dengan nilai rerata Fokus 2 adalah 69,20% (dari target 100% s.d Triwulan VIII ini). Artinya terdapat sekitar 30,8% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang dialami beberapa Sub Aksi PK seperti:

  1. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik: Di tingkat pusat Aplikasi SAKTI dan KRISNA dalam proses integrasi dengan platform TI yang sedang dikembangkan oleh Kemenkominfo. Banyak tahapan sudah dilewati, di antaranya metadata pusat sudah terstandar dan Probis sudah terhubung. Begitu juga dari hasil asesmen, tingkat kematangan Aplikasi KRISNA dan SAKTI dinilai cukup tinggi. Walaupun demikian masih ada beberapa kendala, di antaranya adalah adanya perbedaan konsep antara Kemenkeu dan Kemendagri tentang RPP Bagan Akun Standar yang akan menjadi standar data dalam perencanaan dan penganggaran di level nasional. Untuk tingkat Daerah, SPID telah disepakati untuk menjadi aplikasi perencanaan dan penganggaran, hanya saja masih perlu dikembangkan untuk mencapai tingkat kematangan yang dipersyaratkan.
  2. Pembentukan UKPBJ untuk mencapai kematangan level 3 dari target 100 K/L/D piloting, sampai saat ini sudah tercapai di 4 K/L (Kemenkeu, Kemenkumham, Kemendikbud, dan LKPP); 12 Pemprov; dan 18 Pemkab/Pemkot. Salah satu kendala capaian rendah di daerah adalah bahwa dalam pengisian jabatan fungsional (JF PPBJ) pada UKPBJ masih terkendala dengan rendahnya minat PNS untuk mengisi posisi tersebut, dikarenakan PNS berpendapat dengan risiko pekerjaan yang tinggi, remunerasi yang diterima di sebagian daerah belum seimbang
  3. Implementasi E-Katalog di tingkat Pusat telah berjalan baik untuk piloting di 5 KL besar. Namun di Daerah belum maksimal akselerasinya. Dari 34 Provinsi, sudah 21 Provinsi dinyatakan layak menjadi pengelola katalog lokal baik melalui SK Penetapan oleh Kepala LKPP dan/atau penandatanganan MoU dan PKS dengan LKPP. Namun dari 21 Provinsi tersebut, baru 6 Provinsi yang sudah belanja menggunakan katalog lokal, yakni DKI Jakarta, Riau, NTB, Gorontalo, Aceh dan Jawa Barat. Diharapkan LKPP dapat meningkatkan pendampingan dan monitoring yang lebih intens lagi.

 Fokus III: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Upaya penegakan hukum yang transparan dan birokrasi yang melayani menjadi fokus, karena korupsi pada dua aspek ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada negara. Oleh karenanya Stranas PK mengawal beberapa Sub Aksi PK seperti: (1) Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit;  (2) Pembangunan Zona Integritas; (3) Penguatan APIP; (4) Penataan Kelembagaan (right sizing); (5) Percepatan Pembangunan SPBE; (6) Implementasi Strategi Pengawasan Keuangan Desa; (7) implementasi SPPT-TI; (8) Implementasi SPDP Online; dan (9) Penyusunan Pedoman Penuntutan.

Dari 10 Sub Aksi PK pada Fokus 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan dengan performa “baik” dengan nilai rerata Fokus 3 adalah 84,36% (dari target 100% s.d. Triwulan VIII ini). Artinya terdapat sekitar 15,64% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang dialami beberapa Sub Aksi PK, di antaranya:

  1. Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit, walaupun pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pengisian jabatan lowongnya telah dilakukan secara terbuka dan transparan dan dapat dimonitor oleh KASN melalui aplikasi SIJAPTI, namun masalah-masalah mendasar seperti data-data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN tidak tersedia secara akurat, belum lagi dengan pengelolaan data yang tidak terintegrasi secara nasional. Oleh karenanya saat ini, Stranas PK bersama KASN, KemenPANRB, dan BKN terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan manajemen data ASN dengan melibatkan 87 K/L piloting.
  2. Percepatan Pembangunan SPBE: Dari 3 Aplikasi Umum (Kepegawaian, Kearsipan, dan Pengaduan publik) yang sudah harus ditetapkan di tahun 2020, ternyata baru 2 Aplikasi yang berhasil ditetapkan yaitu Aplikasi e-arsip dan SP4N-LAPOR. Sementara Aplikasi sistem informasi manajemen kepagawaian nasional (Simpegnas) masih dalam tahap pembangunan. Untuk Arsitektur SPBE yang terdiri dari Arsitektur Referensi dan Arsitektur Domain telah dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan Presiden. Sayangnya sampai akhir 2020, RPerpres tersebut belum ditetapkan menjadi Perpres
  3. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara, (1) data-data perkara Tipikor di 3 instansi penegakan hukum (Polri, Kejagung, MA) sudah dimasukkan dan dipertukarkan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI); (2) juga telah dilakukan uji fungsi fitur pelacakan perkara pada SPPT-TI; (3) Telah dilakukan revisi Surat Edaran Jaksa Agung terkait pedoman penuntutan yang mana telah mengakomodasi pemidanaan bagi korporasi hingga pencabutan hak politik atau duduk dalam jabatan tertentu bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian pemahaman APH di Kejagung masih perlu ditingkatkan lagi terkait substansi dan prosedur penanganan perkara Tipikor yang memenuhi prinsip keadilan.

 Unduh Laporan Triwulan VIII 2020 Stranas PK