To Top

Publikasi dan Info Pelaporan

Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020

Implementasi Aksi PK periode kedua tahun 2021-2022 baru saja diluncurkan melalui kick off meeting antara Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) PK dan seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah penanggung jawab pada 8 April 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tim Nasional yang terdiri dari Mendagri, Menteri/Kepala Bappenas, MenPANRB, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, dan Pimpinan KPK, diputuskan Stranas PK periode 2021-2022 akan melaksanakan 3 Fokus dan 12 Aksi PK yang melibatkan 46 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 42 Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Aksi PK.

Berikut adalah ringkasan pelaksanaan Stranas PK di triwulan I yang menggambarkan: (a) capaian 12 Aksi; (b) Pelibatan masyarakat sipil; (c) Strategi komunikasi. Perlu disampaikan bahwa pada triwulan I (B03) ini, belum banyak capaian yang dihasilkan. Bukan karena capaiannya rendah tetapi berdasarkan perencanaan aksi, triwulan 1 merupakan periode persiapan dan pematangan rencana Aksi (logframe Aksi):

Capaian Pelaksanaan Aksi:

Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga

1. Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui implementasi kebijakan satu peta (One Map): 21.9%

Secara ringkas, dari 5 output yang harus dipenuhi sampai triwulan VIII, terdapat 2 output belum ada kemajuan, yaitu: Terselesaikannya kompilasi dan integrasi IGT di 4 provinsi; dan Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan RDTR di 5 Provinsi. Sementara 3 output lain yang sudah ada kemajuan adalah:

  1. Penetapan Kawasan Hutan: bertambah 287.917 ha di Provinsi Papua atau 1.6% dari total 18.056.952 ha
  2. Peta Digital RDTR: dari target 42 Kab/Kota, 2 Kab/Kota (Gunung Mas dan Merauke) telah memiliki Perda Sementara yang telah memiliki peta digital adalah 1 kabupaten yaitu Kab. Gunung Mas
  3. Kompilasi dan Integrasi IGT (ILOK dan IUP): dari 24 Pemda dengan target integrasi ILOK, ada 4 Kabupaten yang capaiannya 100% (Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mamuju); Untuk integrasi IUP, dari target 26 Pemda, terdapat 4 Pemda yang capaiannya sudah 100%, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mamuju

2. Perbaikan integrasi data ekspor Impor pada komoditas pangan dan kesehatan: 5.05%

Dari output dan indikator yang ditetapkan yaitu terkait data realisasi impor sinkron atau tidak melampaui dengan data kebutuhan impor nasional (konsumsi nasional dikurangi data ketersediaan nasional) untuk 8 Komoditas Bawang Putih, Gula, Jagung, Beras, Daging, Garam, Alat Kesehatan, dan Vaksin maka dapat disampaikan pada triwulan ini (B03) bahwa:

  1. Untuk 6 komoditas pangan strategis (Bawang Putih, Gula, Jagung, Beras, Daging, dan Garam) sudah mulai ada pengaliran data oleh Kementerian/Lembaga teknis (Kementan, KKP, Kemenperin, Kemendag, BPS), namun pengaliran data tersebut dianggap belum terstandar. Sehingga capaian di setiap triwulan hanya bisa dinilai maksimal 50% di triwulan I atau setara dengan maskimal 6.25% (akumulasi sampai triwulan VIII)
  2. Kendala utama data belum standar karena Perpres Neraca Komoditas masih dalam proses pembahasan dan baru akan disahkan di periode B06-B09 nanti

3. Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)/ Penerima Manfaat untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang/jasa: 9.6%

Dari 3 output yang harus dipenuhi sampai triwulan VIII, terdapat 2 output belum ada kemajuan, yaitu terbukanya akses publik terhadap data BO dan termanfaatkannya data BO untuk kebutuhan penegakan hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa. Sementara output yang sudah ada kemajuan adalah terkait tersedianya basis data BO (deklarasi BO) di mana pada triwulan I (B03) ini, dari 2.056.506 korporasi aktif, terdapat 408.157 korporasi yang telah deklarasi BO atau meningkat 3.47% dari data Januari 2021

Fokus 2: Keuangan Negara

1. Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik: 0%

Secara umum, terdapat 3 output yang harus diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun ke depan (B24). Pada pelaporan triwulan I (B03) ini belum ada capaian realisasi output, namun beberapa informasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

  1. Di tingkat pusat, walaupun belum terjadi integrasi dan pertukaan data, sesungguhnya aplikasi KRISNA (Bappenas) sudah dipakai oleh semua Kementerian/Lembaga sedangkan aplikasi SAKTI (Kemenkeu) belum sepenuhnya digunakan oleh semua KL. Walaupun alur proses dari penyusunan rencana kerja hingga penetapan anggaran sudah sinkron. Namun pada tahap pelaksanaan/penatausahaan dan pelaporan belum sinkron. Pada tahap penatausahaan, masih perlu diperjelas pada tahapan mana dan data apa saja yang dapat dipertukarkan serta perlu diatur apa peran Bappenas dan apa peran Kemenkeu
  2. Di tingkat Daerah, Penetapan Aplikasi Umum perencanaan-penganggara di Daerah belum terjadi walaupun Kemendagri telah menerbitkan SE tentang penggunaan SIPD sebagai Aplikasi di Daerah. SIPD sendiri dianggap belum sempurna karena tidak mengakomodasi modul Penatausahaan dan Pelaporan.
  3. Dengan demikian integrasi perencanaan-penganggaran antara Pusat dan Daerah pun masih jauh dari harapan. Tantangan utamanya adalah belum sinkronnya Bagan Akun Standar (BAS)

2. Penguatan implementasi pengadaan barang/jasa dan pembayaran berbasis elektronik: 7.4%

Dari 4 output yang harus dipenuhi, berikut gambaran progresnya:

  1. Terkait penggunaan sistem pembayaran elektronik, saat ini Kemenkeu sedang mengembangkan Government Payment Platform (GPP) yang di dalamnya sudah mencakup pembayaran dalam proses PBJ. Bersamaan dengan itu, Kemendagri sedang menyiapkan Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Elektronik Transaksi Pemda (ETP). Peraturan Mendagri ini ditargetkan terbit pada Bulan September 2021
  2. Terkait implementasi e-katalog lokal, saat ini dari target 10 provinsi tambahan, ada 4 provinsi telah menjadi pengelola e-katalog lokal yaitu Sultra, Maluku, Malut, dan Lampung. 4 provinsi lainnya (Jabar, Jateng, Bali, Aceh) bahkan telah melakukan purchase order pada katalog lokal
  3. Terkait implementasi katalog sektoral, berikut capaian pada output 3 yang dapat disampaikan pada triwulan I (B03), yaitu dari 5 K/L baru yang ditargetkan menjadi pengelola katalog elektronik sektoral pada tahun 2021 (KLHK, Kemenhan, Kemensos, Kemenparekraf, dan Polri), 4 K/L telah mengajukan usulan ke LKPP dan saat ini masih dalam proses pendampingan oleh LKPP. Hanya Kemenhan saja yang sampai saat ini belum menyampaikan progresnya
  4. Terkait penggunaan Bela Pengadaan, telah menjangkau 20 provinsi. Terdapat 12 marketplace yang telah menjadi mitra untuk Bela Pengadaan, yaitu Bhineka, bli-bli.com; Buka Pengadaan; Shopee; Kartara;com; Kulina; Gojek; Mbismarket; Balimall; gram; klikMRO.com

3. Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai: 14.8%

Terdapat 2 output yang harus dipenuhi Aksi ini, yaitu terkait optimalisasi penerimaan PNBP dan optimalisasi penerimaan cukai. Berikut gambaran progres pada triwulan I:

  1. Terkait realisasi pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada K/L tertentu, saat ini telah mencapai realisasi dengan persentase 99% hingga 178% dari target triwulan I yang telah ditetapkan, sedangkan persentase dari target tahunan yang telah ditetapkan dalam APBN telah mencapai berkisar 1%-37%. Sementara terkait akuntabilitas pencatatan PNBP Migas, optimalisasi telah dilakukan dengan adanya penerapan Quantity Assurance (QA) pada proses pengelolaan industry hulu migas melalui Kepmen ESDM tentang Pedoman Penerapan Sistem Jaminan Kuantitas (Quantity Assurance) Pada Setiap Tahapan Kegiatan Operasional Pemroduksian Minyak dan Gas Bumi
  2. Terkait realisasi penerimaan cukai HT pada Q1, target penerimaan adalah Rp 49,2 T atau sebesar 28 % dari target. Sementara Realisasi penerimaan pada Q1 sebesar Rp 48,2 atau sebesar 27,7 %

4. Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk efektitivitas dan efisiensi kebijakan sektoral: 18%

Terdapat 2 output yang harus dicapai dengan gambaran progres triwulan I (B03) sebagai berikut:

  1. Terkait pemanfaatan data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19 dan PEN, saat ini: (a) data penerima bantuan sosial yang dikelola oleh beberapa Direktorat Jenderal di lingkup Kemensos telah diintegrasikan dengan DTKS sehingga terbentuk DTKS baru dengan tingkat kepadanan NIK hingga April 2021 mencapai 72%; (b) 6,6 juta Bantuan Produktif Usaha Mikro yang sudah disalurkan dari total 12,8 juta target penerima telah dilakukan pemadanan data dengan NIK sebelum disalurkan; (c) data penerima vaksin tahap 1 telah dipadankan kembali dengan data kependudukan
  2. Terkait pemanfaatan data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak, saat ini: (a) 91,57% data wajib pajak telah padan dengan data kependudukan; (b) Telah disepakati pertukaran data pemilik sertifikat tanah dan wali data Badan Pertanahan Nasional yang melakukan analisa ekstensifikasi pajak Ditjen Pajak

 Fokus 3: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

1. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan: 0%

Dari output beserta indikator yang harus dicapai sampai triwulan VIII (2 tahun), terdapat indikator penurunan biaya dan waktu logistik yang belum ada progresnya. Sementara indikator yang dapat dilaporkan progresnya adalah terkait penetapan proses bisnis (yang sudah direviu) sebagai berikut:

  1. Proses identifikasi dan pemetaan proses bisnis aktual masing-masing layanan oleh K/L sudah berjalan. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian (Balai Karantina Pertanian) bahkan telah menyusun proses bisnis layanan yang diintegrasikan pada portal INSW
  2. Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) saat ini sedang dalam penyusunan proses bisnis terintegrasi untuk sistem pembayaran jasa layanan (pembayaran PNBP), yang sebelumnya masih terpisah untuk tiap jasa layanan yang diberikan Kementerian

 2. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP): 1.8%

Dari  2 output terkait pemenuhan kebutuhan APIP dan penguatan independensi APIP belum ada kemajuan hingga saat ini. Namun dapat disampaikan beberapa informasi kegiatan di  triwulan I (B03) sebagai berikut:

  1. Terkait dengan pemenuhan APIP: untuk pedoman perhitungan kebutuhan yang telah disusun Kemendagri, saat ini statusnya menunggu persetujuan dari KemenPAN-RB. Diperkirakan akhir bulan Mei 2021, pedoman disahkan oleh KemenpanRB sehingga perhitungan jumlah kebutuhan PPUPD bisa diselesaikan paling lambat Juli 2021. Sementara untuk pedoman perhitungan kebutuhan Auditor oleh BPKP masih menggunakan pedoman yang lama karena revisi PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Audtor (JFA) masih dalam tahap naskah akademik
  2. Terkait independensi APIP: pelaksanaan evaluasi jabatan PPUPD sudah dilaksanakan secara internal di Kemendagri, saat ini sedang proses pengajuan ke Setjen Kemendagri untuk difasilitasi pembahasan di KemenpanRB. Untuk evaluasi jabatan Auditor masih dalam tahap pembahasan internal di BPKP

3. Percepatan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE): 20%

Dari dua output yang harus dicapai sampai triwulan 8 nanti (2 tahun), berikut beberapa kemajuan yang dapat disampaikan pada triwulan I (B03) ini:

  1. Terkait penerbitan Perpres Arsitektur SPBE dan penetapannya di masing-masing K/LD; saat ini telah dirumuskan Naskah Akademik dan Draf Perpres beserta lampiran Arsitektur SPBE Nasional untuk mendapatkan input dan masukan dari anggota Panitia Antar Kementerian (PAK)
  2. Terkait penetapan Peta Rencana SPBE di masing-masing K/L; saat ini sudah tersedia draf Peta Rencana SPBE Nasional yang diajukan dan disusun oleh KemenPAN-RB. Ditargetkan PermenPAN-RB tentang Peta Rencana SPBE Nasional ditetapkan di B09

4. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi: 0%

Dari tiga output yang harus dicapai sampai triwulan 8 nanti (2 tahun), belum ada kemajuan yang dapat dilaporkan. Namun demikian berikut adalah beberapa informasi kegiatan yang dapat disampaikan pada triwulan I (B03) ini:

  1. Terkait peningkatan kualitas pertukaran data penanganan perkara; Pokja SPPT TI yang dikoordinir oleh Kemenkopolhukam telah menyusun dan menetapkan Pedoman Pertukaran Data dalam rangka pelaksanaan SPPT TI versi 2020. Pokja SPPT TI juga telah melakukan kegiatan uji fungsi pertukaran data SPPT TI dengan Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen PAS di mana hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi Puskarda dapat berfungsi dengan baik
  2. Terkait peningkatan pemanfaatan data; dari 4 APH yang ada, baru Ditjen PAS (KemenkumHAM) yang memanfaatkan data (mengimpor data yang diterima dari Puskarda ke dalam aplikasi SDP di tingkat Satker)
  3. Terkait penguatan proses bisnis dan infrastruktur teknologi, khususnya di BNN; saat ini, BNN sedang melakukan kajian penyiapan aplikasi database e-penyidikan, pemetaan data, serta alur pertukaran data, dengan proyeksi pada tahun 2022 aplikasi database BNN sudah dapat connect atau terintegrasi dengan SPPT TI

5. Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH): 0%

Pada triwulan I (B03) ini, belum ada kemajuan yang dapat disampaikan terkait pemenuhan output beserta indikatornya. Hal ini dikarenakan sepanjang triwulan I, Aksi ini masih dalam tahap melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait rumusan output (konsep, definisi, dan ruang lingkup) berdasarkan masukan dari APH, KemenPANRB, dan Kemenkeu.

Pelibatan Masyarakat Sipil

Pelibatan masyarakat sipil dalam kerangka program pencegahan korupsi pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya kesadaran bersama guna mendukung pencapaian target-target pencegahan korupsi secara lebih nyata dan berkesinambungan. Guna memaksimalkan pelibatan masyarakat sipil dalam Aksi Pencegahan korupsi periode 2021-2022, Stranas PK telah melakukan beberapa langkah berikut

  1. Pertemuan antara Stranas PK dan mitra pembangunan (donor meeting) telah melibatkan UNDP, World Bank, UNODC, GIZ, Norway Embassy, Britis Embassy, dan Ford Foundation. Pertemuan awal ini tujuannya untuk memetakan ketertarikan mitra pembangunan di dalam aksi pencegahan yang dilaksanakan Stranas PK
  2. Dari hasil pemetaan itu, tergambar bahwa kolaborasi pencegahan korupsi dapat dilakukan segera antara Stranas PK dan mitra pembangunan. Bahkan beberapa mitra pembangunan dan CSO telah memulai kolaborasi dari sejak awal, terutama dalam mengawal Aksi di Kebijakan satu peta, dan Pemanfaatan BO, yaitu Auriga dan TII (UNDP-Ford Foundation), WRI (Norway Embassy), PYWP (European Climate Fund)
  3. Sementara yang baru akan melakukan kolaborasi adalah misalnya UNDP telah menyatakan komitmen untuk berkolaborasi dalam aksi pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait e-katalog dan Bela Pengadaan. UNODC akan terlibat dalam mengawal Aksi Perencanaan-Penganggaran. GIZ akan terlibat di Aksi Kebijakan satu peta (one map)

Strategi Komunikasi

Selain pendampingan kepada K/L/D dan pelibatan masyarakat sipil dalam aksi-aksi pencegahan korupsi, strategi komunikasi juga dianggap cukup penting karena dapat memberi ruang bagi Stranas PK memperkenalkan, membangun, dan menciptakan interaksi antara Stranas PK dan stakeholders lainnya, termasuk pemerintah dan masyarakat umum. Berikut rangkuman upaya komunikasi publik yang telah dilakukan Stranas PK:

  1. Kanal media sosial: Instagram Stranas PK mulai diaktifkan pada bulan Januari 2021. Sampai awal April, followers telah mencapai angka 200. Youtube Stranas PK aktif sejak bulan April 2021, dan memiliki 38 subscriber, 818 views dengan unique viewers 550 orang
  2. Liputan media: kurang lebih 100 berita telah meliput kegiatan-kegiatan atau yang memuat nama Stranas PK selama periode Januari-Maret 2021, baik di media cetak maupun media online. Di antara isu yang diangkat adalah terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Pertemuan Stranas PK dengan Gubernur Riau untuk koordinasi Penetapan Kawasan Hutan, Reformasi Pelabuhan, dan Peluncuran Aksi PK 2021-2022

Laporan Triwulan I/2021 dapat diunduh disini